Habis Pajak, Terbitlah Bea Cukai

TUHAN begitu punya cara yang menakjubkan untuk membongkar “kebusukkan” yang dilakukan umat-Nya yang pongah dan sombong.

Melalui “tangan-tangan” kreatif penggiat media sosial, bisa diulik ke publik betapa bekas Kepala Bea Cukai Jogyakarta – yang telah dicopot dari jabatannya - Eko Darmanto begitu “gemah ripa loh jinawi” kehidupannya.

Walau Eko Darmanto mengaku data-datanya disalahgunakan dan diframming sedemikian rupa, foto-foto Eko Darmanto yang lebih “pas” menjadi pengusaha ketimbang pegawai negeri yang berdinas di Bea Cukai cepat tersebar di jagat maya.

Gaya hedonnya menyeruak ketika publik tengah dilanda kebingungan massal akibat “tajir-melintirnya” bekas Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, terungkap.

Sekali lagi, Tuhan ingin mengingatkan kita semua terutama untuk pegawai-pegawai yang diberi kelimpahan tunjangan besar untuk bisa bersyukur atas rezeki yang diperolehnya.

Di saat lulusan perguruan tinggi ke sana ke mari mencari lowongan kerja yang semakin sulit di dapat, di saat yang sama terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja di mana-mana, mereka bisa menangguk uang rakyat tanpa cara-cara yang benar.

Sudah mendapat jabatan “basah” di saat institusi induknya tengah di sorot publik atas ketidakmampuannya “mengendus” dengan benar atas penghasilan karyawan Pajak, Eko Darmanto malah sibuk pamer dengan motor besar, koleksi mobil antik bahkan “mainan” pesawat terbang.

Walau milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), tarif menyewa pesawat terbang pasti tidak setara dengan tarif menyewa andong atau kendaraan online.

Sebagai penerima penghargaan Sertificate of Merit dari World Customs Organization atau WCO pada 2014 silam, saya didapuk organisasi bea cukai dunia karena dianggap memberikan kontribusi untuk perbaikan kehumasan di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Saya paham betul, menjaga image institusi seperti Bea Cukai atau Pajak memerlukan kehati-hatian mengingat mudah fragile karena ulah segelintir oknum-oknumnya.

Sepanjang 2012 hingga 2014, dalam berbagai kesempatan di Bea Cukai, saya selalu menekankan agar semua aktivitas insan-insan Bea Cukai harus dijaga dan disadari dengan benar oleh mereka.

Jika keluar dari ketidakpatutan, maka image instansi akan dipertaruhkan. Jika sudah “rusak”, butuh waktu lama untuk memulihkan kepercayaan dari publik yang kadung terluka dan kecewa.

Saya masih ingat, teman-teman Bea Cukai di Tanjung Priok, Jakarta begitu teguh untuk tidak menuruti keinginan elite sayap partai yang tengah berkuasa karena permintaan “orang” partai sangat melawan prosedur di paruh 2012.

Ketika ketegasan aparat Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok itu patut diacungi jempol, masih pada 2012, ada petugas Bea Cukai di sebuah bandara di luar Jawa menerima “salam tempel” dari warga negara asing.

Seketika itu pula publik dengan mudah memberi stigma Bea Cukai tidak bersih. Betapa sulit menjaga reputasi institusi. Sebaliknya begitu mudah meruntuhkan nama baik institusi akibat ulah para pegawainya yang tidak bisa menjaga marwah korpsnya.

Usai diperiksa Komisi Pemberatantasa Korupsi atau KPK di Jakarta (7/3/2023), Eko menampik kalau dirinya bergaya hidup mewah. Semua yang muncul di jagat maya adalah framming dari publik.

Terlepas dari itu, Eko harusnya sadar diri. Unggahan di akun @Eko_Darmanto yang kini sudah menghilang adalah buah kreatifitas jari jemarinya di lini massa sehingga publik bisa melihat gaya hidup yang tidak wajar dan tidak pantas dilakukan.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021 milik Eko Darmanto menyebut ada kekayaan bersih senilai Rp 6,72 miliar.

Padahal dengan dua aset tanah dan bangunan senilai Rp 12,5 miliar dan 9 mobil senilai Rp 2,9 miliar, justru “kejanggalan” muncul dengan nilai hutangnya yang mencapai Rp 9 miliar lebih.

Dengan profil gajinya yang mencapai Rp 500 juta per tahun, besaran hutangnya begitu dicurigai KPK (Kompas.com, 07/03/2023).

Eko mengaku memiliki aset yang belum dimasukkan dalam LHKPN walau sebetulnya modus besaran hutang kerap diakali berbagai kalangan sebagai pengurang nilai pajak dari aset yang tambun.

Biarlah KPK dan Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengurai LHKPN serta asal usul raihan aset.