"Publik yang tidak percaya kepada parlemen dan parpol seharusnya menumpahkan kekecewaan mereka terhadap institusi-institusi itu dengan menghukumnya melalui pemilu," ucap Lucius.
"Sayangnya publik tak cukup serius memberikan hukuman itu kepada anggota parlemen dan parpol pada saat pemilu. Raihan suara parpol pada saat pemilu selalu akan jadi pembenar bagi situasi parpol dan parlemen yang enggan berubah," papar dia.
Baca juga: Survei LSI: Kejaksaan Agung Paling Dipercaya dalam Penegakan Hukum
Adapun hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR hanya 7 persen. Angka itu paling rendah di antara lembaga lainnya.
Dikutip Tribunnews.com, pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi berbicara soal dampak akibat dari rendahnya kepercayaan publik kepada dua instansi politik, yakni DPR dan partai politik.
Hal ini disampaikannya dalam rilis bertajuk "Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu-Isu Penegakan Hukum, dan PSSI", secara virtual, Rabu (1/3/2023).
Menurut DIA, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif membuatnya sulit mendapat apresiasi dari publik itu sendiri.
"Kalau trust buruk jangankan kebijakan yang baik, kebijakan yang benar pun sulit untuk mendapatkan apresiasi publik,” kata Burhanuddin.
“Kalau trust lembaga buruk ini yang menjelaskan data menunjukkan trust terhadap partai dan DPR kan rendah," ujar dia.
Alhasil, kata Burhanuddin, apa pun yang dilakukan oleh partai politik dan DPR/DPRD akan dipersepsikan buruk.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.