Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Musra Kaltara: Prabowo Jadi Capres Paling Diinginkan, Airlangga Nomor Dua

Kompas.com - 01/03/2023, 15:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Musyawarah Rakyat (Musra) di Kalimantan Utara (Kaltara) pada 26 Februari 2023 mencatatkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) yang paling diinginkan.

Ketua Pelaksana Musra Panel Barus mengatakan, Prabowo meraih dukungan 447 suara dari 1.334 peserta Musra di Kaltara yang mengikuti proses voting.

"Prabowo Subianto di peringkat pertama dengan meraih 447 suara (33,51 persen)," ujar Panel saat menggelar konferensi pers hasil Musra di kawasan Sudirman, Rabu (1/3/2023).

"Di posisi kedua capres paling diinginkan ada Airlangga Hartarto yang meraih 298 suara (22,34 persen)," lanjutnya.

Baca juga: Hasil Musra Papua Barat: Airlangga Jadi Capres Paling Diinginkan, Ganjar Pranowo Nomor Dua

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi capres paling diinginkan ketiga yang meraih 285 suara (21,37 persen).

Lalu di urutan keempat ada Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang didukung 97 suara peserta Musra (7,27 persen).

Lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berada di urutan kelima dengan dukungan 65 suara peserta Musra (4,87 persen).

Di posisi keenam ada Anies Baswedan yang meraih 47 suara (3,52 persen).

Kemudian di posisi ketujuh ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang didukung 14 suara peserta Musra (1,05 persen).

Baca juga: Musra Bakal Serahkan 3 Nama Capres-Cawapres ke Jokowi pada Mei 2023

Ketua DPR RI Puan Maharani berada di urutan kedelapan dengan meraih dukungan 13 suara (0,97 persen).

"Lalu selanjutnya ada mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang didukung 8 suara (0,60 persen). Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di urutan kesepuluh dengan meraih 5 suara (0,38 persen)," jelas Panel.

Adapun Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres untuk Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com