Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Seperti Ganjar dan Prabowo, Anies Dinilai Lebih Leluasa buat Curi Start Kampanye Pilpres

Kompas.com - 28/02/2023, 17:22 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Anies Baswedan punya peluang lebih besar buat curi start kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Dibandingkan dengan dua pesaingnya di bursa pilpres, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Anies disebut lebih lincah dalam bermanuver politik.

"Harus diakui intensitas Anies memang jauh lebih mobile karena bergerak kemana-mana dan tidak terikat dengan etika jabatan sehingga dia bebas meneriakkan calon presiden," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (28/2/2023).

Baca juga: Demokrat Kritik soal Jokowi Endorse Capres, PDI-P: Fokus Saja Perbaiki Elektabilitas Anies

Menurut Ari, posisi Anies yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memudahkannya untuk mempromosikan diri.

Manuver demikian sedianya tidak hanya dilakukan Anies, tapi juga sejumlah tokoh yang digadang-gadang maju pada pemilu presiden mendatang seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Namun, berbeda dengan Anies, Ganjar dan Prabowo yang masih menjabat di pemerintahan harus tunduk dengan etika sebagai pejabat negara sehingga tidak bisa leluasa unjuk gigi.

"Prabowo tidak pernah secara langsung mengucap siap nyapres di forum kedinasan sebagai Menhan. Demikian juga Ganjar yang sadar diri kalau dirinya belum dicapreskan oleh PDI-P," ujar Ari.

Di sisi lain, lepasnya Anies dari jabatan pemerintahan memaksanya untuk bersafari politik secara mandiri.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Prabowo 20 Persen, Ganjar 18,9 Persen, dan Anies 17,9 Persen

Sementara, Ganjar dengan kedudukannya sebagai Gubernur Jateng dan Prabowo yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan diuntungkan oleh efek petahana.

"Sehingga semua kegiatan pemerintahan bisa didompleng dengan aura kampanye," ujar Ari.

Ari pun menilai, segala aksi dan gerak-gerik Anies pasca dideklarasikan sebagai capres Nasdem tak lepas dari upayanya meningkatkan elektabilitas.

Upaya ini dinilai wajar mengingat tingkat elektoral mantan orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu masih tertinggal dari Ganjar dan Prabowo.

"Beragam kegiatan, entah dibungkus dengan nama temu kader, peresmian organisasi relawan, musyawarah partai, hingga roadshow politik yang dilakukan Anies bisa dibaca sebagai upayanya menaikkan rating politiknya," kata Ari.

Ari pun menilai, secara komunikasi politik, turun langsung ke lapangan bertemu dengan masyarakat masih menjadi cara yang paling efektif untuk mendongkrak tingkat keterpilihan. Pantas saja jika cara demikian banyak dilakukan oleh para kandidat capres.

"Cara ini memiliki efektifitas yang cukup tinggi mengingat capres menyentuh langsung persepsi publik. Beda dengan media sosial atau pemunculan di media, seorang capres hanya berhasil dalam tahap perkenalan secara artifisial," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com