Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Kritik soal Jokowi "Endorse" Capres, PDI-P: Fokus Saja Perbaiki Elektabilitas Anies

Kompas.com - 28/02/2023, 15:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah meminta Partai Demokrat untuk tidak mempersoalkan masalah yang menurutnya tidak substansial, seperti dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada nama yang masuk bursa calon presiden (capres).

"Berlomba lomba saja dalam kebaikan, enggak usah sewot atas hal-hal yang tidak substansial. Fokus saja atas memperbaiki elektabilitas Anies Baswedan yang bakal diusung Demokrat sebagai capres namun elektabilitasnya malah menurun," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/2/2023).

Said lantas membantah anggapan bahwa Jokowi memberikan dukungan atau endorsement kepada satu capres dan calon wakil presiden (cawapres) saja.

Ia mengatakan, Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menyapa semua tokoh yang masuk dalam bursa capres dan cawapres.

Baca juga: Demokrat Sayangkan Jokowi Endorse AHY dkk Jadi Capres-Cawapres, Diminta Belajar dari SBY

Bahkan, kata Said, Jokowi juga menyapa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara Hari Ulang Tahun ke-50 Partai persatuan Pembangunan (PPP) pada beberapa waktu lalu.

"Banyak kader Demokrat mengapresiasi penyebutan nama AHY oleh Jokowi. Bukankah hal itu sudah menunjukkan kenegarawanan Presiden Jokowi. Kok mereka kini menuduh presiden tidak negarawan," ujar ketua Badan Anggaran DPR itu.

Said juga menekankan bahwa kader-kader PDI-P akan terus mendorong pemerintah untuk semakin baik melayani masyarakat agar tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terus meningkat.

"Sebab, dengan kinerja pemerintah baik, maka kepuasan rakyat terhadap pemerintah makin meningkat, dan berimbas pada elektabilitas PDI Perjuangan yang juga naik," kata Said.

Baca juga: Respons Kritik Demokrat, PDI-P Singgung Jokowi yang Sebut AHY sebagai Capres

Pernyataan Demokrat

Diberitakan sebelumnya, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang kerap meng-endorse sosok-sosok tertentu menjadi capres-cawapres.

"Kita juga menyayangkan Pak Jokowi yang terlalu sering meng-endorse figur-figur tertentu sebagai capres dan cawapres yang bisa mempengaruhi netralitas dan profesionalitas aparat," ujar Kamhar saat dimintai konfirmasi, Senin (20/2/2023).

Kamhar lantas meminta Jokowi untuk menghindari pernyataan yang mempromosikan tokoh-tokoh tertentu itu.

Kemudian, ia menjadikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai contoh yang bisa menahan diri tidak meng-endorse siapa pun saat Pilpres 2014.

"Ada baiknya belajar pada pengalaman Pilpres 2014, ketika dulu Pak SBY mampu menahan dan menjaga diri dari untuk tidak meng-endorse pasangan tertentu, baik itu Jokowi-JK maupun pasangan Prabowo-Hatta," katanya.

"Sehingga, elemen kekuasaan bisa benar-benar netral. Dan pemilu bisa terselenggara dengan demokratis dan transisi serta peralihan kekuasaan berjalan secara lancar," ujar Kamhar lagi.

Meski demikian, Kamhar tetap mengapresiasi Jokowi yang menyebut AHY sebagai salah satu capres-cawapres.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dipilih Generasi Z, Disusul Gerindra dan Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com