Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/02/2023, 15:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah meminta Partai Demokrat untuk tidak mempersoalkan masalah yang menurutnya tidak substansial, seperti dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada nama yang masuk bursa calon presiden (capres).

"Berlomba lomba saja dalam kebaikan, enggak usah sewot atas hal-hal yang tidak substansial. Fokus saja atas memperbaiki elektabilitas Anies Baswedan yang bakal diusung Demokrat sebagai capres namun elektabilitasnya malah menurun," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/2/2023).

Said lantas membantah anggapan bahwa Jokowi memberikan dukungan atau endorsement kepada satu capres dan calon wakil presiden (cawapres) saja.

Ia mengatakan, Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menyapa semua tokoh yang masuk dalam bursa capres dan cawapres.

Baca juga: Demokrat Sayangkan Jokowi Endorse AHY dkk Jadi Capres-Cawapres, Diminta Belajar dari SBY

Bahkan, kata Said, Jokowi juga menyapa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara Hari Ulang Tahun ke-50 Partai persatuan Pembangunan (PPP) pada beberapa waktu lalu.

"Banyak kader Demokrat mengapresiasi penyebutan nama AHY oleh Jokowi. Bukankah hal itu sudah menunjukkan kenegarawanan Presiden Jokowi. Kok mereka kini menuduh presiden tidak negarawan," ujar ketua Badan Anggaran DPR itu.

Said juga menekankan bahwa kader-kader PDI-P akan terus mendorong pemerintah untuk semakin baik melayani masyarakat agar tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terus meningkat.

"Sebab, dengan kinerja pemerintah baik, maka kepuasan rakyat terhadap pemerintah makin meningkat, dan berimbas pada elektabilitas PDI Perjuangan yang juga naik," kata Said.

Baca juga: Respons Kritik Demokrat, PDI-P Singgung Jokowi yang Sebut AHY sebagai Capres

Pernyataan Demokrat

Diberitakan sebelumnya, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang kerap meng-endorse sosok-sosok tertentu menjadi capres-cawapres.

"Kita juga menyayangkan Pak Jokowi yang terlalu sering meng-endorse figur-figur tertentu sebagai capres dan cawapres yang bisa mempengaruhi netralitas dan profesionalitas aparat," ujar Kamhar saat dimintai konfirmasi, Senin (20/2/2023).

Kamhar lantas meminta Jokowi untuk menghindari pernyataan yang mempromosikan tokoh-tokoh tertentu itu.

Kemudian, ia menjadikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai contoh yang bisa menahan diri tidak meng-endorse siapa pun saat Pilpres 2014.

"Ada baiknya belajar pada pengalaman Pilpres 2014, ketika dulu Pak SBY mampu menahan dan menjaga diri dari untuk tidak meng-endorse pasangan tertentu, baik itu Jokowi-JK maupun pasangan Prabowo-Hatta," katanya.

"Sehingga, elemen kekuasaan bisa benar-benar netral. Dan pemilu bisa terselenggara dengan demokratis dan transisi serta peralihan kekuasaan berjalan secara lancar," ujar Kamhar lagi.

Meski demikian, Kamhar tetap mengapresiasi Jokowi yang menyebut AHY sebagai salah satu capres-cawapres.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dipilih Generasi Z, Disusul Gerindra dan Demokrat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

Nasional
Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Nasional
RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Nasional
RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

Nasional
Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Nasional
Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Satgas TPPU: Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 T Masih Penyelidikan

Nasional
2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

2 Penyakit yang Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Arab Saudi

Nasional
Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Papan Informasi Digital Hadir untuk Dukung Transparansi Kinerja DPD RI

Nasional
PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

PPIH Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal Terbang dan Kapasitas Pesawat Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com