Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons AHY soal PDI-P yang Tutup Pintu dengan Koalisi Perubahan

Kompas.com - 24/02/2023, 23:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons soal sikap PDI-P yang menutup pintu koalisi dengan bakal koalisi perubahan yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

AHY meminta media bertanya kembali alasan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyatakan sikap partainya seperti itu.

"Hehehe, ditanyakan saja ke beliau (Hasto) langsung ya," kata AHY singkat, ditemui usai menghadiri acara Haul ke-12 Zainuddin MZ, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023) malam.

AHY tak mau lagi mengomentari lebih lanjut soal sikap PDI-P.

Baca juga: PDI-P Tutup Pintu Berkoalisi dengan Koalisi Perubahan

AHY lalu meninggalkan awak media dan lokasi Haul.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya tidak akan membangun kerja sama politik dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya sikap PDI-P akan berkoalisi dengan partai politik mana.

"Bergabung dengan koalisi. Itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Dukung Anies Capres, PKS: Selamat Tinggal, PDI-P!

Hasto mengatakan, PDI-P akan membangun kerja sama politik dengan partai yang memiliki semangat gotong royong.

Kembali ditanya alasan mengapa PDI-P enggan berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS, Hasto kembali menyinggung capres yang diusung koalisi tersebut.

"Ya karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi, tidak mungkin (PDI-P) bergabung," ujarnya.

Hasto mengungkapkan, PDI-P melihat sosok Anies yang dinilai tidak melanjutkan kepemimpinan di Jakarta sebelumnya yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi).

Ia bahkan meminta persetujuan Ketua DPP PDI-P yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, untuk mengamini penilaian itu.

"Karena kita lihat, dari Jakarta, tidak ada kesinambungan. Ini Mas Djarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

Nasional
Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com