Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Anies Capres, PKS: Selamat Tinggal, PDI-P!

Kompas.com - 23/02/2023, 21:54 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy mengucapkan selamat tinggal kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk kontestasi Pilpres 2024.

Sebab, hari ini, PKS telah menyatakan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.

Sementara PDI-P juga telah memastikan bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak akan berkoalisi dengan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS.

"Oke, selamat tinggal," ujar Aboe Bakar saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Anies Sebut PKS Dapat Ancaman karena Usung Dirinya, Syaikhu: Wajarlah dalam Politik

Adapun kepastian PDI-P tidak akan bekerja sama dengan Koalisi Perubahan itu disampaikan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Aboe meminta agar rakyat menikmati saja permainan kata-kata Hasto tersebut.

"Biarkan rakyat menikmati kata-katanya. Biarkanlah negara ini bersama dengan PKS yang dipilih PKS," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya tidak akan membangun kerja sama politik dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Momen Kuda Delman Anies Sempat Mengamuk, Tak Mau Jalan ke Markas PKS

Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya sikap PDI-P akan berkoalisi dengan partai politik mana.

"Bergabung dengan koalisi. Itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Hasto mengatakan, PDI-P akan membangun kerja sama politik dengan partai yang memiliki semangat gotong royong.

Baca juga: Hasil Musyawarah Syura PKS: Calonkan Anies Baswedan Capres 2024

Kembali ditanya alasan mengapa PDI-P enggan berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS, Hasto kembali menyinggung capres yang diusung koalisi tersebut.

"Ya karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi, tidak mungkin (PDI-P) bergabung," ujarnya.

Hasto mengungkapkan, PDI-P melihat sosok Anies yang dinilai tidak melanjutkan kepemimpinan di Jakarta sebelumnya yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi).

Ia bahkan meminta persetujuan Ketua DPP PDI-P yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, untuk mengamini penilaian itu.

"Karena kita lihat, dari Jakarta, tidak ada kesinambungan. Ini Mas Djarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com