Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemhannas Sebut Indonesia Perlu Dua Pemilu Lagi untuk Matangkan Demokrasi

Kompas.com - 22/02/2023, 20:51 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan bahwa Indonesia memerlukan tujuh kali pemilihan umum (pemilu) untuk mematangkan demokrasi.

“Indonesia membutuhkan tujuh kali pemilu demokrasi berturut-turut untuk mematangkan demokrasi,” ujar Andi dalam forum komunikasi bersama media di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Saat ini, Indonesia telah mengalami lima kali pemilu. Artinya, lanjut Andi, Indonesia memerlukan dua kali pemilu lagi untuk mematangkan demokrasi.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Pensiunnya Panglima Yudo dan KSAD Dudung Tak Ideal, Mepet Kampanye Pemilu 2024

Dua pemilu yang disebut Andi yaitu Pemilu 2024 dan 2029.

“Yang pertama kita anggap terjadi pada 1999, maka 2019 adalah pemilu kelima, sehingga kita membutuhkan dua pemilu lagi, 2024 dan 2029, untuk membuat kita menjadi negara demokrasi matang. Itu salah (satu) hal yang kami kaji,” kata Andi.

Menurut Andi, indeks demokrasi Indonesia saat ini tengah bergerak dari angka 3 ke 4, di mana skor maksimal 5. Dalam hal ini, angka lima menunjukkan indeks demokrasi terbaik.

Indonesia, disebutnya, pernah mengalami situasi regresi atau kemunduran demokrasi antara tahun 2019-2023.

Baca juga: Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Jalan Dikhawatirkan Demi Kepentingan Politik Parpol Tertentu

“Dari tahun 2019 menuju 2023 ada regresi, Indonesia mengalami regresi demokrasi,” kata Andi.

Kemunduran itu ditandai, salah satunya, maraknya berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di tengah masyarakat.

Untuk diketahui, dalam waktu terdekat Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu 2024. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat mengadakan dialog dengan sejumlah tokoh di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Berpotensi Melanggar Konstitusi

“Presiden dan saya sudah berkali-kali menyampaikan Pemilu 2024 itu terjadi. Pokoknya pemilu jalan,” kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com