Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Demokrat, Nasdem, dan PKS Kuasai Papan Tengah

Kompas.com - 21/02/2023, 05:48 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023 menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada di papan tengah.

Adapun tiga partai politik (parpol) itu tergabung dalam bakal Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Dikutip dari Harian Kompas, Selasa (21/2/2023), tingkat elektoral Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan raihan 8,7 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Popularitas Golkar Tertinggi, Diikuti PDI-P, dan Demokrat

Angka itu turun cukup signifikan sebanyak 5,3 persen dibandingkan survei yang sama pada Oktober 2022. Kala itu, parpol pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut memiliki elektabilitas 14 persen.

Kemudian, Partai Nasdem menyusul di peringkat kelima dengan elektabilitas 7,3 persen.

Elektabiltas Partai Nasdem mengalami kenaikan sebesar 3 persen. Pada survei sebelumnya, parpol yang dinakhodai Surya Paloh tersebut memiliki elektabilitas 4,3 persen.

Sementara itu, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertengger di posisi ketujuh dengan capaian 4,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ada 7 Indikator Kepuasan Publik terhadap Pemerintah di Bawah 50 Persen

Angka itu turun 1,5 persen dari survei Oktober 2022, yang mana saat itu parpol pimpinan Ahmad Syaikhu mengantongi elektabilitas sebesar 6,3 persen.

Di sisi lain, elektabilitas parpol papan atas diisi oleh PDI-P dengan 22,9 persen, Partai Gerindra yang memiliki 14,3 persen, dan Partai Golkar dengan elektoral 9 persen.

Berikut urutan 10 besar tingkat elektablitas partai politik berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023:

1. PDI-P: 22,9 persen
2. Partai Gerindra: 14,3 persen
3. Partai Golkar: 9 persen
4. Partai Demokrat: 8,7 persen
5. Partai Nasdem: 7,3 persen
6. PKB: 6,1 persen
7. PKS: 4,8 persen
8. Perindo: 4,1 persen
9. PPP: 2,3 persen
10. PAN: 1,6 persen

Adapun jajak pendapat berlangsung 25 Januari hingga 4 Februari 2023, dan melibatkan 1.202 responden yang dipilih dari 38 provinsi di Indonesia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tertinggi di Bidang Politik dan Keamanan

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka, sedangkan sampel ditentukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu, jajak pendapat memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com