Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Kepuasan di Bidang Kesejahteraan Sosial Meningkat, Buah dari Program Bansos

Kompas.com - 20/02/2023, 06:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023 menunjukkan, kepuasan publik terhadap pemerintah di sektor kesejahteraan sosial meningkat menjadi 77,3 persen.

Diketahui, kepuasan publik di sektor kesejahteraan sempat melorot menjadi 73,4 persen pada Juni 2022 da 74 persen pada Oktober 2022 setelah mencapai angka tertinggi sebesar 78,3 persen pada Januari 2022.

"Kepuasan terhadap upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dan pemberian bantuan sosial (bansos) naik signifikan setelah trennya selalu menurun pada dua survei sebelumnya, yaitu Juni 2022 dan Oktober 2022," tulis tim Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (20/2/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Meningkat

Menurut tim Litbang Kompas, tingginya kepuasan publik di sektor ini merupakan buah dari program-program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

Program bantuan sosial itu diberikan untuk merespons gejolak harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022.

Tim Litbang Kompas menyebutkan, kenaikan harga kebutuhan pokok dan harga BBM membuat penilaian kinerja di bidang sosial merosot pada survei Oktober 2022.

"Kini kondisi berbalik arah, setelah kurang lebih empat bulan masyarakat menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebagai pengalihan BBM bersubsidi hingga Rp 24,17 triliun, tingkat kepuasan pun meningkat," tulis tim Litbang Kompas.

Berdasarkan survei, kepuasan publik pada indikator mengatasi kemiskinan meningkat signifikan dari 41,4 persen pada Oktober 2022 menjadi 49,6 persen pada Januari 2023.

Begitu pula dengan kepuasan publik pada indikator memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarat dari 55,5 persen menjadi 62,7 persen dalam periode yang sama.

"Keraguan publik atas upaya pemerintah memberikan bantuan sosial dan mengatasi problem kemiskinan, yang terbaca pada survei Oktober 2022, terpatahkan dengan signifikansi peningkatan kepuasan atas kedua indikator kesejahteraan tersebut pada survei Januari 2023," tulis tim Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tertinggi di Bidang Politik dan Keamanan

Adapun hasil survei Litbang Kompas secara umum menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat dari 62,1 persen pada Oktober 2022 menjadi 69,3 persen pada Januari 2023.

Kepuasan di sektor kesejahteraan sosial ini terbilang cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya, mengungguli kepuasan di bidang penegakan hukum (55,1 persen) dan perekonomian (53,5 persen).

Sementara, sektor yang kepuasannya paling tinggi adalah politik dan keamanan sebesar 79,2 persen.

Secara khusus, kepuasan di sektor penegakan hukum juga meningkat dari 51,5 persen pada Oktober 2022 menjadi 55,1 persen pada Januari 2022.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik soal Penuntasan Kasus oleh Aparat Meningkat, Dipengaruhi Kasus Sambo

Adapun jajak pendapat ini berlangsung pada 25 Januari-4 Februari 2023, dan melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com