Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Validasi Organisasi TNI AL, Beberapa Lantamal Akan Diubah Jadi Kodamar

Kompas.com - 13/02/2023, 16:22 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengubah beberapa komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar).

Hal itu diungkapkan Ali usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

"Masalah pengembangan validasi organisasi, bertahap. Mungkin tidak semua (Lantamal) menjadi Kodamar. Kami akan lihat Lantamal-lantamal yang rawan, dan punya fasilitas serta kemampuan sarana prasarana yang cukup baik. Itu yang kami bisa jadikan terlebih dahulu (menjadi Kodamar)," ujar Ali kepada awak media di sela-sela Rapim TNI AL, Senin.

Dengan demikian, Kodamar akan naik level dari organisasi yang sebelumnya dipimpin oleh perwira tinggi (pati) bintang satu di tingkat Lantamal, menjadi bintang dua TNI AL.

Baca juga: Pesan KSAL untuk Pangkoarmada RI Baru: Benahi Prosedur dan Kerja Lantamal dan Lanal

Saat ini diketahui ada 14 Lantamal di seluruh Indonesia.

Dalam waktu dekat, kata Ali, Lantamal yang akan diubah menjadi Kodamar, antara lain Lantamal III Jakarta dan Lantamal V Surabaya.

"Mungkin Jakarta, Surabaya, itu yang utama, dan itu kami bertahap melakukannya. Ini juga masih dalam uji naskah ini sudah sampai UN2, sudah sampai Mabes TNI. Nanti ke Kemenhan (Kementerian Pertahanan), terus ke Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Ali.

Selama ini, Lantamal mempunyai fungsi pokok melaksanakan pembinaan kekuatan serta kemampuan penyelenggaraan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL.

Baca juga: TNI AL Bangun Pura Kodamar Lantamal III untuk Umat Hindu di Kelapa Gading

Lantamal juga menyelenggarakan patroli keamanan laut.

Dengan ditingkatkannya Lantamal menjadi Kodamar, fungsi itu akan beralih menjadi pengamanan teritorial dan pertahanan pantai.

"Kita lihat nanti, kalau anggarannya cukup, mudah-mudahan ada yang menjadi contoh untuk tahun ini. Jadi fungsi teritorialnya dikembangkan. Kemudian, kemampuan dari pertahanan pantai juga dikembangkan di dalam Kodamar itu," ujar Ali.

"Apabila ada ancaman yang berusaha untuk menguasai pantai, jadi Yonmarhanlan (Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan) jelas harus sudah ada di situ (Kodamar)," katanya melanjutkan.

Baca juga: Penerjun Payung yang Mendarat Darurat di Ciganjur adalah Pasukan Elite TNI AL Denjaka

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com