Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sandiaga dan Gerindra Putus Asa Lihat Anies "Melejit" Sendiri

Kompas.com - 09/02/2023, 06:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menduga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno maupun Gerindra sedang putus asa melihat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki tiket maju calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keputusasaan itu yang kemudian membuat Sandiaga maupun Gerindra mengungkit perjanjian antara Anies, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.

"Mengemukanya isu ini bisa karena keputusasaan Sandiaga, atau Gerindra, karena Anies yang mereka harapkan menjadi pendorong Prabowo, justru melejit sendiri dan telah dideklarasikan oleh Nasdem," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Hensat Sebut Perjanjian Utang Anies-Sandiaga Bukan soal Ikhlas atau Lunas: Seolah Pahlawan Banget Ikhlasin Rp 50 Miliar

Dedi juga menduga perjanjian itu juga dikemukakan Sandiaga karena berkaitan dengan Pilpres 2019.

Saat Pilpres 2019, Sandiaga merupakan calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto yang juga didukung oleh Gerindra.

Namun, melihat Anies yang kini punya tiket Pilpres 2024, ada perasaan ketertinggalan yang diduga dialami oleh Sandi.

"Secara khusus Sandiaga tentu merasa tertinggal karena 2019 silam ia cawapres dan kini sedang menghadapi peluang untuk tidak menjadi siapa-siapa dalam Pilpres 2024," ujar dia.

Adapun Sandiaga menyatakan tegak lurus mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024.

Hal itu disampaikannya setelah ramai isu kepindahan Sandi dari Gerindra untuk berniat maju Pilpres 2024.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini juga menyoroti isu soal perjanjian utang piutang Rp 50 miliar antara Anies dengan Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Menurut Dedi, utang dalam kontestasi itu lumrah, meskipun tidak baik bagi iklim politik Indonesia.

"Pertama, dalam tiap kontestasi selalu ada polemik logistik, dan itu sebenarnya tidak layak disebut hutang, karena bagaimanapun bukan secara khusus untuk kepentingan Anies, melainkan untuk kepentingan pengusungan," ujar dia. 

Dedi berpendapat, uang itu justru digunakan untuk "membeli" partai pengusung.

Apalagi, kata dia, Anies ketika Pilgub 2017 bukan kader partai.

"Tetap saja itu kepentingan kolektif, termasuk kepentingan Sandiaga," ujar Dedi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com