Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/02/2023, 06:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menduga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno maupun Gerindra sedang putus asa melihat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki tiket maju calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keputusasaan itu yang kemudian membuat Sandiaga maupun Gerindra mengungkit perjanjian antara Anies, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017.

"Mengemukanya isu ini bisa karena keputusasaan Sandiaga, atau Gerindra, karena Anies yang mereka harapkan menjadi pendorong Prabowo, justru melejit sendiri dan telah dideklarasikan oleh Nasdem," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Hensat Sebut Perjanjian Utang Anies-Sandiaga Bukan soal Ikhlas atau Lunas: Seolah Pahlawan Banget Ikhlasin Rp 50 Miliar

Dedi juga menduga perjanjian itu juga dikemukakan Sandiaga karena berkaitan dengan Pilpres 2019.

Saat Pilpres 2019, Sandiaga merupakan calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto yang juga didukung oleh Gerindra.

Namun, melihat Anies yang kini punya tiket Pilpres 2024, ada perasaan ketertinggalan yang diduga dialami oleh Sandi.

"Secara khusus Sandiaga tentu merasa tertinggal karena 2019 silam ia cawapres dan kini sedang menghadapi peluang untuk tidak menjadi siapa-siapa dalam Pilpres 2024," ujar dia.

Adapun Sandiaga menyatakan tegak lurus mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024.

Hal itu disampaikannya setelah ramai isu kepindahan Sandi dari Gerindra untuk berniat maju Pilpres 2024.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini juga menyoroti isu soal perjanjian utang piutang Rp 50 miliar antara Anies dengan Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

Baca juga: Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Menurut Dedi, utang dalam kontestasi itu lumrah, meskipun tidak baik bagi iklim politik Indonesia.

"Pertama, dalam tiap kontestasi selalu ada polemik logistik, dan itu sebenarnya tidak layak disebut hutang, karena bagaimanapun bukan secara khusus untuk kepentingan Anies, melainkan untuk kepentingan pengusungan," ujar dia. 

Dedi berpendapat, uang itu justru digunakan untuk "membeli" partai pengusung.

Apalagi, kata dia, Anies ketika Pilgub 2017 bukan kader partai.

"Tetap saja itu kepentingan kolektif, termasuk kepentingan Sandiaga," ujar Dedi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com