Salin Artikel

Saat DPR Tegur 2 Panglima TNI Akibat KSAD Jenderal Dudung Absen Rapat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam rapat kerja antara TNI dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (2/2/2023) pekan lalu

Anggota Komisi I DPR kemudian mempertanyakan alasan ketidakhadiran Dudung dalam rapat itu.

Padahal, rekan sesama kepala staf angkatannya, yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo hadir mendampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk rapat perdana di DPR.

Sedangkan Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Sebab Dudung juga pernah absen dalam rapat kerja dengan Komisi I. Bahkan pimpinan dan anggota Komisi I DPR menegur 2 Panglima TNI, yakni Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono, akibat ketidakhadiran Dudung.

Absen dari rapat DPR, berselisih dengan Jenderal Andika

Dudung pernah tidak hadir dalam rapat kerja antara TNI dan Komisi I DPR pada 5 September 2022 lalu.

Saat itu sejumlah Anggota Komisi I DPR melakukan interupsi dan menyinggung soal ketidakhadiran Dudung. Mereka juga mempertanyakan isu hubungan yang kurang harmonis antara Andika dan Dudung.

"Bahwa dalam kaitan penyampaian penting sekali pendapat yang bersangkutan untuk hadir dalam kaitan ini Panglima sudah hadir dan kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media di berbagai macam kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," kata Anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Zaini saat itu.

Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, turut menyoroti ketidakhadiran Dudung. Dia juga menyampaikan soal persoalan anak Dudung yang sempat tidak lolos dalam seleksi masuk Akademi Militer (Akmil).

"Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan, sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk?" kata Effendi ketika itu.

Menanggapi pernyataan Effendi, Andika menyatakan saat itu anak lelaki Dudung sudah lolos dalam seleksi Akmil.

"Sekarang sudah masuk, sudah masuk jadi bagian dari mereka yang diterima," kata Andika.

Saat itu Effendi juga melontarkan pernyataan yang akhirnya memicu reaksi keras dari sejumlah perwira TNI AD.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

Tak lama setelah itu, elite PDI Perjuangan turun tangan dan meminta penjelasan dari Effendi. Effendi juga dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pernyataannya itu.

Alhasil Effendi kemudian meminta maaf atas pernyataan yang dia lontarkan.

Dalam kegiatan Launching Ketahanan Pangan di Bengkalis, Riau pada Rabu (14/9/2022), Dudung mengakui dia mempunyai perselisihan dengan Andika.

"Kalau saya dengan Pak Andika ada perselisihan sedikit. Itu biasa, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Siapa pun, di sini ada bupati, wakil bupati berbeda itu biasa," ucap Dudung.

Akan tetapi, Dudung menyatakan perselisihan itu tidak mempengaruhi kekompakan dan agenda TNI.

"Kita masih solid, kita masih melaksanakan perintah-perintah. Ini salah satunya terkait ketahanan pangan, inikah perintah. Salah satunya perintah dari Panglima TNI," papar Dudung.

"Maka jangan sok taulah, yang enggak ngerti apa-apa seakan-akan paling bener sendiri, paling mulia sendiri," ucap Dudung.

Lantas pada 26 September 2022, Dudung dan Andika hadir dalam rapat kerja antara Komisi I, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Saat itu, Andika dan Dudung duduk satu meja tetapi tidak berdampingan karena dipisahkan Prabowo.

Kemudian pada 4 Oktober 2022, Andika dan Dudung terlihat berziarah bersama ke makam tokoh nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan itu juga diikuti Laksamana Yudo, yang ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), serta KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Saat itu Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku baru tahu Dudung absen pada pagi hari sebelum rapat.

"Biasanya selalu ada komunikasi lebih awal, tapi ini Pak KSAD tidak hadir," ujar Meutya.

Rupanya Dudung sedang berada di Korea Selatan dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

Meutya merasa perlu kehadiran Dudung dalam rapat ini, walaupun dirinya yakin Letjen Agus bisa menjawab pertanyaan anggota Dewan secara benar.

"Surat dari Panglima TNI tanggal 31 Januari menyampaikan bahwa bapak Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengadakan atau sedang dalam rangka kunjungan kehormatan, courtesy call, kepada Jenderal Park Jeong Hwan, KSAD dari Republik Korea, dan kunjungan ke pabrik Korea. Dan ada beberapa visit-lah di Korea," tuturnya.

Meutya memohon kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar menyampaikan kepada Dudung untuk memperbaiki cara komunikasinya.

Menurut dia, tetap harus ada pemberitahuan kepada Komisi I DPR dari Dudung langsung, walau Dudung sudah memberitahu Panglima.

"Mohon disampaikan Pak Panglima kepada Pak KSAD untuk lain kali dapat memberikan komunikasi yang lebih baik," kata Meutya.

Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus langsung menghampiri Meutya untuk memberitahu kalau Dudung sudah mengirim surat ke pimpinan DPR.

Hanya, tetap saja, Komisi I DPR belum menerima surat tersebut.

Rapat pun tetap dimulai tanpa kehadiran Dudung. Pada kesempatan ini, TNI dan Komisi I DPR membahas soal situasi di Papua dan alat utama sistem senjata (alutsista).

Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono mengatakan, Dudung harus menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati oleh mereka.

"Jadi agar perhatian buat KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih menghormati Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati TNI AD secara keseluruhan," kata Dave di ruang rapat.

Setelah rapat selesai, Yudo menjawab teguran Komisi I DPR soal Dudung Abdurachman yang tak hadir dalam rapat perdana Yudo dengan DPR.

Yudo diminta oleh Komisi I DPR untuk menyampaikan kepada Dudung agar KSAD tersebut memperbaiki cara komunikasinya.

"Ya nanti kita sampaikan (ke Dudung)," ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Menurut dia, itu adalah perintah yang sudah pasti akan disampaikan.

"Kan perintahnya nanti supaya disampaikan. Nanti saya sampaikan," ucap Yudo.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Sabrina Asril)

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/11355931/saat-dpr-tegur-2-panglima-tni-akibat-ksad-jenderal-dudung-absen-rapat

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke