Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat DPR Tegur 2 Panglima TNI Akibat KSAD Jenderal Dudung Absen Rapat...

Kompas.com - 06/02/2023, 11:35 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

"Surat dari Panglima TNI tanggal 31 Januari menyampaikan bahwa bapak Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengadakan atau sedang dalam rangka kunjungan kehormatan, courtesy call, kepada Jenderal Park Jeong Hwan, KSAD dari Republik Korea, dan kunjungan ke pabrik Korea. Dan ada beberapa visit-lah di Korea," tuturnya.

Meutya memohon kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar menyampaikan kepada Dudung untuk memperbaiki cara komunikasinya.

Menurut dia, tetap harus ada pemberitahuan kepada Komisi I DPR dari Dudung langsung, walau Dudung sudah memberitahu Panglima.

Baca juga: KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

"Mohon disampaikan Pak Panglima kepada Pak KSAD untuk lain kali dapat memberikan komunikasi yang lebih baik," kata Meutya.

Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus langsung menghampiri Meutya untuk memberitahu kalau Dudung sudah mengirim surat ke pimpinan DPR.

Hanya, tetap saja, Komisi I DPR belum menerima surat tersebut.

Rapat pun tetap dimulai tanpa kehadiran Dudung. Pada kesempatan ini, TNI dan Komisi I DPR membahas soal situasi di Papua dan alat utama sistem senjata (alutsista).

Baca juga: Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono mengatakan, Dudung harus menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati oleh mereka.

"Jadi agar perhatian buat KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih menghormati Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati TNI AD secara keseluruhan," kata Dave di ruang rapat.

Setelah rapat selesai, Yudo menjawab teguran Komisi I DPR soal Dudung Abdurachman yang tak hadir dalam rapat perdana Yudo dengan DPR.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Yudo diminta oleh Komisi I DPR untuk menyampaikan kepada Dudung agar KSAD tersebut memperbaiki cara komunikasinya.

"Ya nanti kita sampaikan (ke Dudung)," ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Cerita Kopka Azmiadi, Rela Gadaikan Motor demi Evakuasi Truk hingga Dihadiahi Kenaikan Pangkat KSAD Dudung

Menurut dia, itu adalah perintah yang sudah pasti akan disampaikan.

"Kan perintahnya nanti supaya disampaikan. Nanti saya sampaikan," ucap Yudo.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Sabrina Asril)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com