Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/02/2023, 17:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjawab teguran Komisi I DPR soal Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang tak hadir dalam rapat perdana Yudo dengan DPR.

Yudo diminta oleh Komisi I DPR untuk menyampaikan kepada Dudung agar KSAD tersebut memperbaiki cara komunikasinya.

"Ya nanti kita sampaikan (ke Dudung)," ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Komisi I DPR Rapat Tertutup dengan TNI soal Papua dan Alutsista Tanpa Kehadiran Jenderal Dudung

Yudo memastikan, ia akan menyampaikan pesan Komisi I DPR itu ke Dudung.

Menurut dia, itu adalah perintah yang sudah pasti akan disampaikan.

"Kan perintahnya nanti supaya disampaikan. Nanti saya sampaikan," ucap dia.

Adapun Yudo menyampaikan, Dudung sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Korea Selatan.

Dia menyebut, Dudung sudah minta izin kepadanya untuk tidak bisa menghadiri rapat di DPR.

"Dan saya sudah membuat surat ke Komisi I tentang ketidakhadiran Beliau. Karena kewenangannya kan ngirimnya, lapornya ke Panglima TNI. TNI membuat surat ke Komisi I," kata Yudo.

Baca juga: Absen Rapat dengan Komisi I, Jenderal Dudung Sudah Bersurat ke Pimpinan DPR

Dalam rapat perdana Yudo sebagai Panglima TNI ini, ia didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hadid memohon kepada Panglima TNI agar menyampaikan kepada Dudung untuk memperbaiki cara komunikasinya.

"Mohon disampaikan Pak Panglima kepada Pak KSAD untuk lain kali dapat memberikan komunikasi yang lebih baik," kata Meutya di ruang rapat.

Baca juga: KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyentil Dudung untuk menghormati Komisi I DPR apabila ingin lebih dihormati juga.

"Jadi agar perhatian buat KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih menghormati Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati TNI AD secara keseluruhan," ujar Dave.

"Terima kasih, Dave Laksono," kata Meutya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com