Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/02/2023, 16:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya akan berkoalisi dengan partai lain suatu saat nanti.

Namun, dia memastikan PDI-P tidak akan berkoalisi dengan partai yang gemar impor.

 

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, nah ini enggak cocok buat PDI Perjuangan," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Hasto mengungkapkan dalam menentukan mitra koalisi, PDI-P akan melihat kesamaan platform dan ideologi.

Selain itu, PDI-P juga ingin mencari partai politik yang bisa memperluas basis pemilih.

"Karena syarat untuk seorang presiden bisa terpilih itu kan 50 persen plus satu. Nah kalkulasi untuk mencapai 50 persen plus satu itulah yang dilakukan oleh PDI-P," ucap Hasto.

Baca juga: Soal Kerja Sama Politik, PDI-P: Kita Tidak Mau Sendiri, Mengurus Bangsa Harus Bareng-bareng

Kendati demikian, Hasto menyatakan bahwa PDI-P enggan sendirian dalam rangka Pemilu 2024.

Oleh karena itu, tak dipungkirinya PDI-P membangun dialog-dialog dengan partai politik dalam rangka kerja sama politik.

"Kalau legislatif sendiri kita. Tapi kalau presiden untuk pastikan syarat 50+1 dalam Pilpres dan parlemen bisa dipenuhi sebaiknya. Ke arah sana dialog parpol dilakukan," ucap Hasto.

Baca juga: Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Diberitakan sebelumnya, Hasto sempat menyinggung adanya partai politik yang gemar mengimpor pangan.

Hal itu diungkapkan Hasto dalam Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Program Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai, Jumat pagi.

Mulanya, Hasto menyinggung spirit Indonesia atas kedaulatan pangan.

"Dari dulunya, kalau dulunya punya spirit Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan, Indonesia bisa berdikari di bidang pangan. Maka tanpa produk impor seharusnya kita memproduksi pangan oleh anak Bangsa, petani-petani Indonesia," kata Hasto dalam acara, Jumat.

Hasto menuturkan banyak anak bangsa yang sukses menciptakan bibit pangan untuk diolah petani.

Misalnya, kata dia, bibit padi MSP 65 yang bisa dipanen selama 65 hari.

Namun, PDI-P tak bisa berbuat banyak terkait penggunaan bibit buatan anak bangsa tersebut.

Sebab, Hasto mengungkap ada partai lain yang justru gemar impor pangan. 

"Di situ lah kita berhadapan dengan pkatform-platform partai yang berbeda. Ada partai yang hobinya mengimpor pangan," sebut Hasto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com