Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 03/02/2023, 13:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkit calon presiden yang hendak diusung Partai Nasdem di Pilpres 2024 mendatang.

Hasto mengungkapkan hal itu saat ditanya soal kode-kode yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang ingin bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, PDI-P perlu menyerap terlebih dulu maksud kode-kode yang hendak disampaikan Surya Paloh tersebut.

Baca juga: Kode Jokowi soal Rabu Pon dan Reshuffle Kabinet yang Urung Terjadi

"Pak Surya Paloh kan bilang ada kode-kodenya. Kodenya harus kita tangkap dulu, kodenya untuk apa?" kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

"Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kode elektoral, (atau) untuk kode capres-cawapres," imbuhnya.

Diketahui, saat ini Nasdem telah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Sementara PDI-P belum memutuskan untuk mendukung atau mengusung tokoh tertentu.

Baca juga: Ingin Bertemu Megawati, Surya Paloh: Tinggal Atur, Kita Kasih Kode-kode Dulu

Menurut dia, capres yang diusung Nasdem memiliki karakter berbeda dengan capres yang hendak diusung PDI-P kelak.

"Kan Nasdem sudah punya capres dan ini capresnya berbeda dengan PDI-P," ujarnya.

Hasto kemudian mengingatkan pidato Megawati yang turut membahas kriteria capres PDI-P, salah satunya harus memiliki prestasi.

"Pidato Ibu Mega kan capres PDI-P dari kader, capres yang berprestasi, bukan capres yang pintar berpoles diri," tutur Hasto.

Untuk itu, PDI-P disebut akan menangkap terlebih dulu kode yang disampaikan Surya Paloh sebelum bertemu Megawati nantinya.

Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa PDI-P akan mengusung kader sendiri sebagai capres.

"Ya kalau PDI-P kan sudah jelas pidato politik Ibu Megawati itu berasal dari kader internal partai," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh mengatakan, Nasdem ingin melakukan pertemuan dengan semua partai politik (parpol) koalisi pemerintah, salah satunya dengan PDI-P.

Baca juga: Sudah Bertemu AHY, Surya Paloh Bakal Bertemu Ahmad Syaikhu Hari Ini

Ia menyatakan, niatan itu ada, namun pihaknya menunggu sikap dari Megawati Soekarnoputri untuk pertemuan tersebut.

“Saya pikir keinginan untuk itu sih ada saja. Tinggal atur saja. Kita kasih kode-kode dulu. Barangkali bagaimana, kapan Bu Mega ada waktu yang baik?” ujar Surya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

“Mudah-mudahan suasana kebatinannya sama, harapan penerimaan sama. Jadi jelas, (niat) ada. Itu intinya,” sambung dia.

Baca juga: Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Ia menyatakan, Nasdem ingin membangun soliditas antar parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Semuanya mempunyai kepentingan untuk membawa misi, bagaimana bangun kesadaran masyarakat, kematangan meraka dalam menyerap informasi, dan menjaga common sense, sekaligus menjaga kepentingan stabilitas nasional, untuk berdamai membangun kemajuan bangsa,” papar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan

Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan

Nasional
Kemenkumham: Pemberian Remisi Hari Raya Nyepi Hemat Biaya Makan Rp 705,8 juta

Kemenkumham: Pemberian Remisi Hari Raya Nyepi Hemat Biaya Makan Rp 705,8 juta

Nasional
Hari Raya Nyepi, Menag Ingatkan soal Pengendalian Diri dan Larangan Politik Identitas

Hari Raya Nyepi, Menag Ingatkan soal Pengendalian Diri dan Larangan Politik Identitas

Nasional
Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Nasional
BPKN dan BPSK 'Mandul' Lindungi Hak Konsumen, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto Usulkan Kedua Lembaga Digabung

BPKN dan BPSK "Mandul" Lindungi Hak Konsumen, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto Usulkan Kedua Lembaga Digabung

Nasional
Tiga Jerat Pidana Korupsi untuk Hakim Agung Gazalba Saleh

Tiga Jerat Pidana Korupsi untuk Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Nyepi 2023, Semoga Kedamaian Senantiasa Memayungi

Jokowi: Selamat Hari Raya Nyepi 2023, Semoga Kedamaian Senantiasa Memayungi

Nasional
RUU Kesehatan Tak Lagi Dibahas Baleg, Diserahkan ke Komisi IX DPR RI

RUU Kesehatan Tak Lagi Dibahas Baleg, Diserahkan ke Komisi IX DPR RI

Nasional
Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dicopot Imbas 'Flexing' Harta Kekayaan

Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Dicopot Imbas "Flexing" Harta Kekayaan

Nasional
'Endorsement' Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

"Endorsement" Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

Nasional
Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Nasional
BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

Nasional
Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Nasional
PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

Nasional
PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke