Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Kompas.com - 02/02/2023, 21:45 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menampik anggapan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh lebih memprioritaskan pertemuan dengan Partai Golkar ketimbang calon mitranya di Koalisi Perubahan.

Ia mengungkapkan, Surya sudah lebih dulu bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Iya, sebelumnya ketemu Mas AHY. Makan siang. Mas AHY update (dinamika politik terkini) dan segala macam,” ujar Willy ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Ia menuturkan, pertemuan dengan AHY dilakukan pada Selasa (31/1/2023).

Sementara itu, Surya menemui Ketua Umum Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Bagi Willy, yang terpenting adalah Nasdem terus berkomitmen untuk menjajaki Koalisi Perubahan.

Ia mengungkapkan, pertemuan Nasdem dengan sejumlah partai di luar Koalisi Perubahan tidak terkait dengan penjajakan koalisi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Yang paling penting sebenarnya kunjungan Surya Paloh ke Golkar itu untuk menegaskan komitmen terhadap demokrasi terbuka,” ujar dia. 

Terkait proses deklarasi Koalisi Perubahan, Willy menyatakan, hal itu masih bakal didiskusikan oleh ketua umum PKS, Nasdem, dan Demokrat.

Namun, ia mengungkapkan, Koalisi Perubahan tengah mempersiapkan kejutan pekan depan.

“Ada pokoknya kita akan berikan surprise,” ucap dia.

Baca juga: Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat Welcome

Bakal Koalisi Perubahan telah menyepakati secara informal pemberian dukungan pada Anies Baswedan.

Namun, ketiga ketua umum parpol belum menandatangani nota kesepakataan hingga saat ini.

Sebaliknya, Surya sempat menemui Airlangga dan saling membuka kemungkinan kerja sama satu sama lain.

Namun, Demokrat dan PKS tak khawatir pertemuan itu bakal mengganggu proses penjajakan koalisi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com