Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 02/02/2023, 11:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver elite Partai Nasdem bertemu dengan dengan sejumlah partai politik, salah satunya Golkar, dinilai tak lepas dari rencana pembentukan Koalisi Perubahan yang tak kunjung matang.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak lama tarik ulur dukungan ke Nasdem sehingga kerja sama antara ketiganya belum juga resmi.

"Sebenarnya Nasdem sejak lama menunggu Demokrat dan PKS bergabung, tetapi PKS dan Demokrat jual mahal, tarik ulur kepentingan dan lama untuk bisa membentuk koalisi, ya akhirnya Nasdem bermanuver sana-sini," kata kepada Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Sejak Nasdem mengumumkan hendak mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024, Demokrat dan PKS memang tampak ingin merapat membentuk koalisi.

Namun, pada saat bersamaan, kedua partai masih melakukan penjajakan dengan partai lain dan meributkan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Demokrat dan PKS pun seakan tak kunjung memberi kepastian sehingga bakal Koalisi Perubahan sekian lama terombang-ambing tanpa kejelasan.

Padahal, dengan mencapreskan Anies, Nasdem harus menanggung risiko "dimusuhi" oleh partai pemerintah. Partai pimpinan Surya Paloh itu berulang kali disentil PDI Perjuangan, bahkan muncul wacana reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem.

"Nasdem merasa sendirian karena Demokrat dan PKS tak kunjung datang. Nasdem merasa dikerjai sendirian oleh kekuasaan, menterinya diancam akan di-reshuffle, itu kan membuat Nasdem marah dan bermanuver ke sana ke mari," ucap Ujang.

Baca juga: Golkar Klaim Tak Bahas soal Reshuffle dengan Surya Paloh

Selain itu, kata Ujang, dengan berkunjung ke sejumlah partai politik pemerintah termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Surya Paloh ingin berkompromi dan melakukan negosiasi ulang.

Bahwa Nasdem memang berencana mengusung Anies sebagai capres, tetapi, partai berjargon restorasi Indonesia itu juga masih ingin berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Jokowi.

Oleh karenanya, menurut Ujang, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk batalnya rencana pencapresan Anies.

Demi menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan pemerintah, tak menutup kemungkinan Surya Paloh menempatkan Anies di posisi lain, misalnya sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi capres koalisi lainnya.

"Kita tahu Nasdem sedang memainkan politik zigzag terkait dengan persoalan koalisi itu. Apakah goyah atau tidak, saya melihat ada renegosiasi, mungkin ada deal-deal politik antara Nasdem atau Surya Paloh dengan Jokowi," kata Ujang.

"Ketika belum ada dokumen dukungan, belum ada pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu artinya Anies belum aman rencana pencapresannya," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Surya Paloh berkunjung ke DPP Partai Golkar, Rabu (1/2/2023). Pimpinan partai Nasdem itu bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah petinggi partai beringin lainnya.

Saat ditanya tentang alasannya berkunjung ke Golkar ketimbang bakal mitra koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, Surya Paloh menyebut bahwa Golkar merupakan prioritas bagi partainya.

“Kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan. Sejarah perjalanan hidup saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini,” kata Surya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Surya pun mengenang dirinya sempat bernaung di Partai Golkar selama 43 tahun sebelum akhirnya membentuk Nasdem.

Baca juga: Ingin Bertemu Megawati, Surya Paloh: Tinggal Atur, Kita Kasih Kode-kode Dulu

Tak hanya Golkar, elite Nasdem sebelumnya berkunjung ke Sekretariat Bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada saat bersamaan, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (27/1/2023).

Surya Paloh sendiri belakangan diisukan renggang dengan pemerintahan. Sejak Nasdem mengumumkan hendak mencapreskan Anies pada Pemilu 2024, partai berjargon restorasi Indonesia tersebut berulang kali disentil elite PDI-P.

Bahkan, Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat belum lama ini terang-terangan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri asal Nasdem yang menurutnya tidak bekerja baik, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya.

Sementara, rencana Koalisi Perubahan hingga kini tak kunjung resmi meski Demokrat dan PKS telah menyatakan dukungan mereka buat Anies. Disinyalir, hal itu tak lepas dari perdebatan alot soal sosok cawapres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buat Meme Puan Maharani Berbadan Tikus, BEM UI: DPR Rumahnya 'Tikus'

Buat Meme Puan Maharani Berbadan Tikus, BEM UI: DPR Rumahnya "Tikus"

Nasional
KPK: Lukas Enembe Mogok Minum Obat, tapi Cuma 2 Hari

KPK: Lukas Enembe Mogok Minum Obat, tapi Cuma 2 Hari

Nasional
ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Kemenkes: Kita Diminta untuk Tetap Waspada

ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Kemenkes: Kita Diminta untuk Tetap Waspada

Nasional
KPU Anggap PN Jakpus Langgar Aturan karena Tak Mediasi Mereka dengan Prima

KPU Anggap PN Jakpus Langgar Aturan karena Tak Mediasi Mereka dengan Prima

Nasional
KPU Tambah Memori Banding, Bantah Klaim Janggal PN Jakpus soal Mediasi Prima

KPU Tambah Memori Banding, Bantah Klaim Janggal PN Jakpus soal Mediasi Prima

Nasional
Cerita Serka Sunardi, Babinsa yang Gagalkan Peredaran Ganja sampai Terseret Motor 10 Meter

Cerita Serka Sunardi, Babinsa yang Gagalkan Peredaran Ganja sampai Terseret Motor 10 Meter

Nasional
Sahkan Perppu Ciptaker Jadi UU, Buruh: DPR RI Hanya Stempel Pemerintah

Sahkan Perppu Ciptaker Jadi UU, Buruh: DPR RI Hanya Stempel Pemerintah

Nasional
Soroti Pengawalan Polantas untuk Masyarakat, Kapolri: Tertib, Bukan Beri Prioritas Melanggar

Soroti Pengawalan Polantas untuk Masyarakat, Kapolri: Tertib, Bukan Beri Prioritas Melanggar

Nasional
Kemenlu Benarkan Indonesia-Singapura Ajukan Perubahan Batas Ruang Udara FIR ke ICAO

Kemenlu Benarkan Indonesia-Singapura Ajukan Perubahan Batas Ruang Udara FIR ke ICAO

Nasional
Soal Sirene dan Strobo, Kapolri Imbau Anggotanya Lebih Sensitif Baca Situasi Jalan

Soal Sirene dan Strobo, Kapolri Imbau Anggotanya Lebih Sensitif Baca Situasi Jalan

Nasional
Kodam Mulawarman Akui Masih Kekurangan 3 Kodim untuk Antisipasi Masuknya Ancaman ke IKN

Kodam Mulawarman Akui Masih Kekurangan 3 Kodim untuk Antisipasi Masuknya Ancaman ke IKN

Nasional
Momen Mikrofon Mati Saat Demokrat Tolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna...

Momen Mikrofon Mati Saat Demokrat Tolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna...

Nasional
Kejanggalan Baru Putusan Tunda Pemilu, PN Jakpus Mengaku Sudah Mediasi Prima-KPU padahal Belum

Kejanggalan Baru Putusan Tunda Pemilu, PN Jakpus Mengaku Sudah Mediasi Prima-KPU padahal Belum

Nasional
KPK Akan Panggil Lagi Dito Mahendra untuk Diklarifikasi soal 15 Senjata Api

KPK Akan Panggil Lagi Dito Mahendra untuk Diklarifikasi soal 15 Senjata Api

Nasional
Pengamat Nilai PDI-P dan Gerindra Bakal Koalisi jika Elektabilitas Anies Melejit

Pengamat Nilai PDI-P dan Gerindra Bakal Koalisi jika Elektabilitas Anies Melejit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke