Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pamer Kehangatan dengan Golkar, Surya Paloh Diduga Kesal karena Demokrat dan PKS Tarik Ulur

Kompas.com - 02/02/2023, 11:36 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver elite Partai Nasdem bertemu dengan dengan sejumlah partai politik, salah satunya Golkar, dinilai tak lepas dari rencana pembentukan Koalisi Perubahan yang tak kunjung matang.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak lama tarik ulur dukungan ke Nasdem sehingga kerja sama antara ketiganya belum juga resmi.

"Sebenarnya Nasdem sejak lama menunggu Demokrat dan PKS bergabung, tetapi PKS dan Demokrat jual mahal, tarik ulur kepentingan dan lama untuk bisa membentuk koalisi, ya akhirnya Nasdem bermanuver sana-sini," kata kepada Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Sejak Nasdem mengumumkan hendak mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024, Demokrat dan PKS memang tampak ingin merapat membentuk koalisi.

Namun, pada saat bersamaan, kedua partai masih melakukan penjajakan dengan partai lain dan meributkan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Demokrat dan PKS pun seakan tak kunjung memberi kepastian sehingga bakal Koalisi Perubahan sekian lama terombang-ambing tanpa kejelasan.

Padahal, dengan mencapreskan Anies, Nasdem harus menanggung risiko "dimusuhi" oleh partai pemerintah. Partai pimpinan Surya Paloh itu berulang kali disentil PDI Perjuangan, bahkan muncul wacana reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem.

"Nasdem merasa sendirian karena Demokrat dan PKS tak kunjung datang. Nasdem merasa dikerjai sendirian oleh kekuasaan, menterinya diancam akan di-reshuffle, itu kan membuat Nasdem marah dan bermanuver ke sana ke mari," ucap Ujang.

Baca juga: Golkar Klaim Tak Bahas soal Reshuffle dengan Surya Paloh

Selain itu, kata Ujang, dengan berkunjung ke sejumlah partai politik pemerintah termasuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Surya Paloh ingin berkompromi dan melakukan negosiasi ulang.

Bahwa Nasdem memang berencana mengusung Anies sebagai capres, tetapi, partai berjargon restorasi Indonesia itu juga masih ingin berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Jokowi.

Oleh karenanya, menurut Ujang, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk batalnya rencana pencapresan Anies.

Demi menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan pemerintah, tak menutup kemungkinan Surya Paloh menempatkan Anies di posisi lain, misalnya sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi capres koalisi lainnya.

"Kita tahu Nasdem sedang memainkan politik zigzag terkait dengan persoalan koalisi itu. Apakah goyah atau tidak, saya melihat ada renegosiasi, mungkin ada deal-deal politik antara Nasdem atau Surya Paloh dengan Jokowi," kata Ujang.

"Ketika belum ada dokumen dukungan, belum ada pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu artinya Anies belum aman rencana pencapresannya," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Surya Paloh berkunjung ke DPP Partai Golkar, Rabu (1/2/2023). Pimpinan partai Nasdem itu bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah petinggi partai beringin lainnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com