Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

Kompas.com - 01/02/2023, 10:59 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan terdapat penambahan 15 personel Polri yang ditugaskan di lembaga antirasuah.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, penambahan personel tersebut sesuai dengan kebutuhan Analisis Beban Kerja (ABK) KPK yang telah disusun pada 2020.

“Perlu penambahan personel penindakan yang bersumber dari APH (aparat penegak hukum) lain,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: 15 Anggota Polri Ditugaskan ke KPK, Ini Daftar Namanya

Ali mengatakan, seleksi rekrutmen ini sebelumnya telah dilakukan. Hal ini sebagaimana dilakukan saat KPK menambah personel pada bidang lain.

Personel polisi yang baru bergabung itu juga telah mengikuti pendidikan khusus penyelidik dan penyidik oleh KPK pada 2022.

Lebih lanjut, KPK menyampaikan terima kasih kepada pihak Polri yang telah menugaskan personel mereka.

Baca juga: Indeks Korupsi Indonesia Turun, KPK: Harus Lakukan Terobosan

“Untuk mengabdi melalui dan bersama KPK dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Jaksa tersebut.

Sebelumnya, Polri menugaskan 15 anggotanya untuk menjadi penyidik di KPK.

Sebanyak dua anggota yang dikirimkan berasal dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

Sementara, 13 personel lainnya berasal dari berbagai jajaran dan kepolisian daerah.

Baca juga: Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim, Brigjen Cahyono Wibowo memberikan 15 daftar anggota Polri yang ditugaskan ke KPK.

Mereka adalah AKP Ahmad Yoga Pandowo, AKP Amar Ma'ruf, AKP Apromico, AKP Boby Jacob Mooy Nafi, AKP Fitran Romajimah, AKP Paultri Yustiam, dan AKP Paulus Robert Gorby Pembina.

Kemudian, AKP Reza Al Tahaj, AKP Ronny Burungudju, Iptu Adul Bayu Ananda, Iptu Amrin, Iptu Gunawan Debataraja, Iptu Pulung Bagaskoro, Iptu Rizky Adhiyanzah Wicaksono, dan Iptu Ronlad Suhartawan Hadiputra.

Baca juga: KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

Cahyono mewanti-wanti kepada 15 personel tersebut agar menjaga marwah institusi Polri dan menjadi penyidik yang berintegritas.

Saya ingatkan juga hati-hati dalam bertugas, jaga diri dan jaga nama baik Polri," kata Cahyono dalam keterangannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com