Gus Yahya: Tidak Boleh Ada Orang Menutupi Kekurangan dengan Mengeklaim NU sebagai Basisnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Penguru Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Yahya mengatakan, tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan NU sebagai tameng untuk menutupi kekurangannya.

"Tidak boleh ada orang berusaha menutupi kekurangan-kekurangannya hanya dengan mengeklaim NU sebagai basisnya, semua harus berdasarkan pada kapasitas masing-masing," kata Yahya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (31/1/2023) malam.

Baca juga: Wapres Minta NU Lakukan Santrinisasi, Bukan Islamisasi

Menurutnya, pencalonan seseorang dalam kontestasi politik semestinya didasari pada prestasi, kredibilitas, dan rekam jejak orang tersebut, bukan pada klaim-klaim identitas.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa tidak akan ada calon presiden dan calon wakil presiden yang maju atas nama NU.

"Kami menolak dijadikannya identitas apapun, termasuk identitas Islam, identitas agama, termasuk identitas NU untuk menggalang dukungan," ujar Yahya.

Baca juga: PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Ia menambahkan, bila ada orang yang mendekati NU untuk kepentingan politik, maka ia akan melihat kredibilitas, kapasitas dan rekam jejak orang tersebut.

"Apakah yang ditawarkan ini bagus dan masuk akal, dan kita lihat apakah track record-nya apakah dia memang terbukti punya kapasitas untuk melaksanakan apa yang dia tawarkan nantinya," kata Yahya.

Namun, ia memastikan bahwa NU sebagai lembaga tidak akan memberikan dukungan kepada orang tersebut.

"NU sebagai organisasi sebagai institusi tidak boleh digunakan untuk dukung mendukung dan kegiatan politik apapun," kata dia menekankan.