Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu "Reshuffle" Kabinet Kencang Berembus, Ini Kegiatan Jokowi Selama Rabu Pon 1 Februari

Kompas.com - 31/01/2023, 17:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan (reshuffle) Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin semakin menguat jelang hari Rabu Pon, 1 Februari 2023 atau esok hari.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Rabu Pon kerap digunakan Presiden Jokowi untuk mengumumkan perombakan kabinetnya.

Baca juga: Misteri Rabu Pon dan Isu Reshuffle pada 1 Februari 2023

Akan tetapi, apakah Presiden Jokowi akan mengumumkan perombakan kabinetnya pada esok hari?

Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan bahwa Presiden Jokowi punya beberapa agenda, besok.

Pada Rabu pagi, Kepala Negara akan menghadiri acara Mandiri Investment Forum.

Kemudian, Rabu siang akan ada kegiatan intern di Istana Kepresidenan Jakarta.

Lalu sore harinya, Presiden akan berangkat ke Bali dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

"Pagi ke Mandiri Investment Forum, siang intern, sore ke Bali," ujar Bey kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (31/1/2023) sore.

Baca juga: Agenda Jokowi Saat Rabu Pon 1 Februari: Sore ke Bali, Pagi Belum Diketahui

Namun demikian, Bey tidak menyinggung apakah reshuffle jadi diadakan Rabu besok atau tidak.

Sementara itu, hari ini sejumlah menteri datang ke Istana Negara. Mereka pun ditanya wartawan soal isu reshuffle ini.

Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto meminta publik menanti perkembangan situasi politik pada Rabu besok.

"Politik tunggu hari Rabu. Setiap hari Rabu ditungguin," katanya.

Namun, saat ditanya akan ada agenda apa di Istana pada Rabu Pon, 1 Februari 2023 atau besok, Airlangga menyatakan belum tahu.

"Belum tahu. Tungguin setiap hari Rabu," tambahnya sambil memasuki mobil dinas dan kemudian melambaikan tangan berpamitan kepada wartawan.

Baca juga: Jokowi soal Bakal Reshuffle pada Rabu Pon 1 Februari: Masa? Tunggu Saja...

Kemudian, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga mengaku tidak tahu soal reshuffle kabinet.

"Saya malah enggak tau ada reshuffle, saya tiap hari mikir investasi," katanya.

Terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga enggan memberikan tanggapan soal isu reshuffle. Menurutnya, reshuffle merupakan hak Presiden Jokowi.

"Saya urusi beras, urusi cabai, urusi telur, urusi daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak (Presiden)," ungkapnya seusai rapat soal beras dengan Jokowi.

Saat ditanya apakah Jokowi sempat menyinggung soal evaluasi kinerja menteri-menterinya, Zulhas menegaskan tidak ada.

"Enggak ada. Itu tadi (rapat) urusan beras kok," tambahnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Jelang Rabu Pon, Gerindra: Dinamika Masyarakat Bahan Pertimbangan Presiden Istirahatkan Menteri

Adapun pada Selasa, sejumlah pejabat tampak hadir di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hingga Dirut Perum Bulog Budi Waseso.

Kedatangan mereka untuk mengikuti sejumlah rapat bersama Presiden Jokowi, antara lain soal PLN dan soal harga beras. Namun, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak tampak hadir saat rapat pembahasan beras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com