Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Perkirakan "Reshuffle" Bisa Terjadi pada Rabu Pon 1 Februari

Kompas.com - 12/01/2023, 18:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memperkirakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada 1 Februari 2023 yang jatuh pada hari Rabu Pon.

Adapun kebiasaan Presiden Jokowi dalam mengumumkan reshuffle terjadi pada Rabu Pon.

"Biasanya kalau kita lihat catatan kemarin, reshuffle itu di hari Rabu Pon atau Rabu Pahing. Rabu Pahing kan kemarin sudah lewat. Rabu kemarin itu. Rabu Pon baru 1 Februari," kelakar Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

"Kita tunggu sajalah, gitu," lanjutnya.

Baca juga: Singgung Reshuffle Kabinet, Johnny G Plate: Nasdem Komitmen Kawal Presiden

Terkait menteri yang terkena reshuffle, Arsul mengatakan bahwa hendaknya pertanyaan tersebut tak ditanyakan kepadanya. Sebab, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Terkait reshuffle, sekali lagi itu saya serahkan kepada presiden sepenuhnya," tegas Wakil Ketua MPR ini.

Sementara itu, Arsul juga ditanya soal dinamika partai koalisi pemerintahan berkaitan dengan isu reshuffle awal tahun.

Menurut dia, sejauh ini komunikasi antar partai koalisi tak ada kendala, termasuk PDI-P dan Nasdem.

"Saya ini kan punya WAG (WhatsApp Group) misalnya, WAG sekjen-sekjen atau mantan sekjen. Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) dengan Pak Johnny Plate (Sekjen Nasdem) saling menyapa hangat," jelasnya.

Baca juga: Ketika Istana Beri Pesan untuk Menteri yang Berpotensi Kena Reshuffle...

"Itu kan kelihatannya saja di media tegang. Enggak, kita saling mengucapkan selamat waktu PPP ulang tahun, diucapkan selamat kemarin. Ketika PDI-P ulang tahun juga semua saling diucapkan selamat. Saling menyahut biasa aja," sambung Arsul.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi sinyal bahwa perombakan atau reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ketika ditanya awak media setelah meninjau kawasan PT Pertamina Hulu Rokan, Jokowi menyinggung soal reshuffle, meski ia tidak mengungkapkan waktu tepatnya.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi, Kamis (5/1/2023), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Beberapa waktu sebelumnya, Jokowi juga menyinggung soal reshuffle. 

Selepas meninjau Pasar Tanah Abang pada Senin (2/1/2023), Jokowi meminta publik bersabar dan menunggu terjadi atau tidaknya reshuffle kabinet.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com