Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Selasa (31/1/2023).

Pertemuan itu salah satunya membahas soal pembangunan Papua ke depan setelah terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, dibahas pula persiapan pemilu yang akan diikuti oleh empat daerah otonomi baru (DOB) Papua untuk pertama kalinya.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, MPR Minta Pemerintah Tegas soal Normalisasi Keamanan di Papua

Adapun empat DOB itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.

"Tadi kami bicara yang jangka pendek ini adalah persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan DOB baru, dan persiapan pemilu. Karena empat DOB baru itu harus Pemilu pada tahun 2024 bersama yang lain," ujar Mahfud usai pertemuan, sebagaimana disiarkan YouTube Kemenko Polhukam RI.

Selain itu, lanjut dia, pertemuan tersebut juga membahas soal isu pendidikan untuk masyarakat lokal, Papua.

Mahfud mengungkapkan, dalam dua pekan mendatang dirinya dengan MPR aman kembali bertemu secara lebih khusus untuk kembali membahas soal Papua

"Kami bersepakat bahwa dalam dua minggu ke depan kita akan bertemu secara lebih khusus dan komprehensif, materinya disiapakan secara baik-baik sehingga kita bisa mengatur peran masing-masing," tambahnya.

Baca juga: Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Sementara itu, menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, pihaknya mendorong tiga hal penting untuk pembangunan di Papua.

"Pertama, kami di MPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur untuk normalisasi keamanan di Papua," kata Bambang.

"Kedua, kita mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan roadmap untuk peningkatan kaderisasi PNS warga Papua seperti penambahan eselon I, eselon II," lanjut pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Sehingga setelah adanya DOB baru, nantinya PNS dari warga asli Papua bisa segera ditempatkan.

Baca juga: Kapolri Akan Tambah Polda dan Personel di 4 DOB Papua

Ketiga, MPR meminta agar sosialisasi soal isi aturan otonomi khusus daerah terus dilakukan secara lebih masif. Utamanya tentang pendidikan dan kesehatan gratis kepada masyarakat Papua.

"Tentu saja diiringi juga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, plus peningkatan sumber daya manusia dan pengajarnya di sana," ungkap Bamsoet.

"Itu tadi inti yang tadi kita bahas. Selanjutnya kita akan lebih breakdown lagi dalam pertemuan berikutnya dan kita undang para pihak yang terkait dengan operasi peningkatan kesejahteraan di Papua," tambahnya.