Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Kompas.com - 31/01/2023, 16:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Selasa (31/1/2023).

Pertemuan itu salah satunya membahas soal pembangunan Papua ke depan setelah terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, dibahas pula persiapan pemilu yang akan diikuti oleh empat daerah otonomi baru (DOB) Papua untuk pertama kalinya.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, MPR Minta Pemerintah Tegas soal Normalisasi Keamanan di Papua

Adapun empat DOB itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.

"Tadi kami bicara yang jangka pendek ini adalah persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan DOB baru, dan persiapan pemilu. Karena empat DOB baru itu harus Pemilu pada tahun 2024 bersama yang lain," ujar Mahfud usai pertemuan, sebagaimana disiarkan YouTube Kemenko Polhukam RI.

Selain itu, lanjut dia, pertemuan tersebut juga membahas soal isu pendidikan untuk masyarakat lokal, Papua.

Mahfud mengungkapkan, dalam dua pekan mendatang dirinya dengan MPR aman kembali bertemu secara lebih khusus untuk kembali membahas soal Papua

"Kami bersepakat bahwa dalam dua minggu ke depan kita akan bertemu secara lebih khusus dan komprehensif, materinya disiapakan secara baik-baik sehingga kita bisa mengatur peran masing-masing," tambahnya.

Baca juga: Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Sementara itu, menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, pihaknya mendorong tiga hal penting untuk pembangunan di Papua.

"Pertama, kami di MPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur untuk normalisasi keamanan di Papua," kata Bambang.

"Kedua, kita mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan roadmap untuk peningkatan kaderisasi PNS warga Papua seperti penambahan eselon I, eselon II," lanjut pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Sehingga setelah adanya DOB baru, nantinya PNS dari warga asli Papua bisa segera ditempatkan.

Baca juga: Kapolri Akan Tambah Polda dan Personel di 4 DOB Papua

Ketiga, MPR meminta agar sosialisasi soal isi aturan otonomi khusus daerah terus dilakukan secara lebih masif. Utamanya tentang pendidikan dan kesehatan gratis kepada masyarakat Papua.

"Tentu saja diiringi juga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, plus peningkatan sumber daya manusia dan pengajarnya di sana," ungkap Bamsoet.

"Itu tadi inti yang tadi kita bahas. Selanjutnya kita akan lebih breakdown lagi dalam pertemuan berikutnya dan kita undang para pihak yang terkait dengan operasi peningkatan kesejahteraan di Papua," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com