Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Mahfud MD, MPR Minta Pemerintah Tegas soal Normalisasi Keamanan di Papua

Kompas.com - 31/01/2023, 15:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Selasa (31/1/2023).

Dalam pertemuan itu, MPR mendorong tiga hal penting untuk pembangunan di Papua.

"Petama, kami di MPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur untuk normalisasi keamanan di Papua," kata Bambang usai pertemuan, sebagaimana disiarkan YouTube Kemenko Polhukam RI.

"Kedua, kita mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan roadmap untuk peningkatan kaderisasi PNS warga Papua seperti penambahan eselon I, eselon II," lanjut pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Baca juga: Polemik Luhut Kritik OTT KPK: Dibantah Wapres, Dibela Menko Polhukam

Sehingga setelah adanya daerah otonomi baru (DOB)  nantinya PNS dari warga asli Papua bisa segera ditempatkan.

Ketiga, MPR meminta agar sosialisasi soal isi aturan otonomi khusus daerah terus dilakukan secara lebih masif. Utamanya tentang pendidikan dan kesehatan gratis kepada masyarakat Papua.

"Tentu saja diiringi juga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, plus peningkatan sumber daya manusia dan pengajarnya di sana," ungkap Bamsoet.

"Itu tadi inti yang tadi kita bahas. Selanjutnya kita akan lebih breakdown lagi dalam pertemuan berikutnya dan kita undang para pihak yang terkait dengan operasi peningkatan kesejahteraan di Papua," tambahnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, diskusi dengan MPR pada Selasa ini lebih banyak membahas soal bagaimana pembangunan Papua ke depan setelah terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua.

"Tadi kami bicara yang jangka pendek ini adalah persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan DOB baru, dan persiapan pemilu. Karena empat DOB baru itu harus Pemilu pada tahun 2024 bersama yang lain," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Adapun terdapat empat provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.

Selain itu, dibahas pula soal isu pendidikan untuk masyarakat lokal.

Mahfud mengungkapkan, dalam dua pekan mendatang dirinya dengan MPR aman kembali bertemu secara lebih khusus untuk kembali membahas soal Papua

"Kami bersepakat bahwa dalam dua minggu ke depan kita akan bertemu secara lebih khusus dan komprehensif, materinya disiapakan secara baik-baik sehingga kita bisa mengatur peran masing-masing," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com