Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Kompas.com - 31/01/2023, 05:26 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Algoritma Research and Consulting menemukan bahwa 3 dari 4 orang belum mengetahui jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Hal itu terungkap berdasarkan hasil survei yang dilakukan mereka terhadap 1.214 responden pada 19-30 Desember 2022 melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error yang diklaim (+/-) 3 persen.

Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana mengungkapkan bahwa temuan ini mengindikasikan masih kurangnya sosialisasi terhadap pemilih terkait hari pemungutan suara yang sedianya digelar 14 Februari 2024.

Baca juga: DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

"Sebanyak 75 persen responden menyatakan ketidaktahuan soal hari pencoblosan dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap Aditya lewat keterangan tertulis, Senin (30/1/2023).

"Hanya 8 persen responden yang mengerti dan menyebutkan dengan benar kapan pelaksanaan hari pemungutan suara yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024," imbuhnya.

Sebanyak 15 persen responden mengaku tahu hari pemungutan suara, namun salah atau lupa menyebutkan tanggalnya.

Sementara itu, tak sampai 2 persen lainnya tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Baca juga: Pegawai Kemenkumham Ikrarkan Netralitas pada Pemilu 2024

Hal ini terbilang ironis sebab berdasarkan survei yang sama, Algoritma menemukan bahwa antusiasme pemilih relatif tinggi untuk memberikan suaranya di Pemilu 2024.

"Sebanyak 93 persen responden akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemilu nanti. Artinya, antusiasme pemilih relatif tinggi," ujar Aditya.

Hanya 1 persen responden yang menyatakan bakal tidak memilih atau golput di Pemilu 2024 dan 0,9 persen lainnya mengaku belum tahu. Sekira 4,3 persen responden mengaku belum menentukan pilihan.

"Ini perlu menjadi perhatian KPU RI untuk terus melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu secara intensif dalam beberapa bulan mendatang," kata Aditya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com