Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Kompas.com - 28/01/2023, 16:27 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengatakan deklarasi dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) hanya tinggal menunggu momentum.

Kholid menegaskan, keputusan bacapres PKS ada di Majelis Syuro. Dengan demikian, soal deklarasi masih menunggu arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

“Masalah deklarasi hanya masalah taktis timing dan momentum saja,” ujar Kholid saat dihubungi, Sabtu (28/1/2023).

Baca juga: Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Menurut Kholid, proses mekanisme deklarasi bacapres di internal PKS saat ini sedang berjalan.

Ia menjelasksan, Majelis Syuro sudah memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) yang merupakan Badan Pekerja Majelis Syuro. Secara umum, aspirasi Majelis Syuro PKS telah disampaikan.

Kemudian, mandat soal keputusan kapan dan di mana deklarasi bacapres diberikan kepada Ketua Majelis Syuro PKS.

Baca juga: Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

“Terkait Bacawapres, PKS mendukung siapapun yang dapat melengkapi dan mendongkrak peluang kemenangan bacapres. Dan PKS menyepakati kriteria apa yang sudah disepakati oleh bacapres,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan mendukung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024.

Menurut AHY, hal itu karena sudah ada kesepakatan dari ketiga partai bakal Koalisi Perubahan, yaitu Demokrat, Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies pada Pemilu 2024.

"Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” kata AHY dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).

AHY juga menilai, dalam waktu enam bulan belakangan, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final.

Dengan demikian, hal itu sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com