Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Kompas.com - 28/01/2023, 10:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Informasi tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto.

“Saya dengar begitu (ketemu Kamis sore). Tapi isi pembicaraannya saya belum mendapatkan konfirmasi dari Ketum,” ujar Sugeng dihubungi Kompas.com, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya Reshuffle, Ada Pemberitahuan

Ia mengungkapkan, pertemuan keduanya berlangsung lebih dari satu jam.

Pihak istana pun membenarkan bahwa Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh di istana pada Kamis sore.

"Betul ada pertemuan tersebut kemarin sore," ujar Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Jumat.

Buktikan hubungan baik-baik saja

Sugeng Suparwoto menuturkan, pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh menjadi bukti nyata bahwa hubungan keduanya baik-baik saja.

“Pak Surya enggak ada masalah, kan secara politik jelas kan, bahkan saya bilang, saya mewakili sikap Nasdem bahwa kita berkoalisi sampai 2024,” papar dia.

Sugeng pun meyakini bahwa komunikasi keduanya baik untuk bangsa.

“Saya dengar kabar itu senang sekali, artinya itu intens, dan tidak sekadar bertemu secara formal,” imbuh dia.

Sementara itu, pada hari yang sama, elite Partai Nasdem mengunjungi Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra dan PKB.

Mereka yang berkunjung antara lain Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, Wakil Sekretaris Jenderal Dedi Ramanta, Ketua DPP Willy Aditya, Ketua DPP Fauzi Amro, serta Ketua DPP Jakfar Sidik.

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi-Paloh, Nasdem: Bagai Kakak-adik yang 3 Bulan Tak Komunikasi

Manuver setelah pertemuan dengan Luhut?

Sebagaimana diketahui, hubungan Surya Paloh dengan Jokowi dikabarkan sempat renggang.

Hal itu diduga karena keputusan Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Dalam perkembangannya, sejumlah elite PDI-P juga mendorong agar menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju untuk mengundurkan diri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com