Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mendesak Jokowi mengevaluasi dua menteri dari Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Selanjutnya, pada Desember 2022, terungkap ada pertemuan Paloh dengan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Panjaitan di Eropa.
Tak banyak informasi soal pertemuan itu. Elite Nasdem hanya mengatakan, pertemuan itu baik untuk masyarakat.
“Saya ingin bilang (pertemuan itu) baik untuk bangsa, karena tokoh, baik yang dianggap berseberangan, baik yang sejalan, selalu bertemu, berdiskusi, paling tidak itu akan membuat masyarakat lebih lega,” kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.
“Daripada kita perang urat syaraf, saling menyindir, dan lain-lain,” pungkasnya.
Setelah pulang dari Eropa, Paloh mengumpulkan para kadernya. Ia mengingatkan untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan hal itu disampaikan Surya saat mengumpulkan kadernya di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta pada 16 Januari 2023.
Baca juga: Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan
Menurut dia, Surya ingin para kadernya tetap mengingat bahwa Nasdem adalah bagian dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah.
“Pak Surya hanya mengingatkan jangan slip of tongue, tetap menjaga integritas, tetap menjaga etika, apalagi etika dalam kita berkoalisi,” ujar Willy dihubungi wartawan.
Ia mengatakan, Surya menegaskan Nasdem tetap mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga masa jabatannya berakhir.
Sebab, Jokowi dan Nasdem sudah bermitra sejak sepuluh tahun terakhir.
“Dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin itu sampai sampai selesai, dan itu harga yang harus kita tunaikan, dan tuntaskan,” sebut dia.
Baca juga: Elite Nasdem Sebut Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Berlangsung Sejam
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan agar pertemuan tokoh politik dengan Presiden Jokowi tak disalahgunakan demi kepentingan politik sesaat.
"Pak Jokowi selalu membuka pintu istana, dialog untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Hasto ditemui di Kantor DPC PDI-P Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.
"Tapi, ketika dialog itu ada yang menyalahgunakan hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka Jokowi punya kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis seuai kewenangan presiden," ujarnya lagi.