Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Informasi tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto.

“Saya dengar begitu (ketemu Kamis sore). Tapi isi pembicaraannya saya belum mendapatkan konfirmasi dari Ketum,” ujar Sugeng dihubungi Kompas.com, Jumat (27/1/2023).

Ia mengungkapkan, pertemuan keduanya berlangsung lebih dari satu jam.

Pihak istana pun membenarkan bahwa Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh di istana pada Kamis sore.

"Betul ada pertemuan tersebut kemarin sore," ujar Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Jumat.

Buktikan hubungan baik-baik saja

Sugeng Suparwoto menuturkan, pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh menjadi bukti nyata bahwa hubungan keduanya baik-baik saja.

“Pak Surya enggak ada masalah, kan secara politik jelas kan, bahkan saya bilang, saya mewakili sikap Nasdem bahwa kita berkoalisi sampai 2024,” papar dia.

Sugeng pun meyakini bahwa komunikasi keduanya baik untuk bangsa.

“Saya dengar kabar itu senang sekali, artinya itu intens, dan tidak sekadar bertemu secara formal,” imbuh dia.

Sementara itu, pada hari yang sama, elite Partai Nasdem mengunjungi Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra dan PKB.

Mereka yang berkunjung antara lain Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, Wakil Sekretaris Jenderal Dedi Ramanta, Ketua DPP Willy Aditya, Ketua DPP Fauzi Amro, serta Ketua DPP Jakfar Sidik.

Manuver setelah pertemuan dengan Luhut?

Sebagaimana diketahui, hubungan Surya Paloh dengan Jokowi dikabarkan sempat renggang.

Hal itu diduga karena keputusan Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Dalam perkembangannya, sejumlah elite PDI-P juga mendorong agar menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju untuk mengundurkan diri.

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mendesak Jokowi mengevaluasi dua menteri dari Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Selanjutnya, pada Desember 2022, terungkap ada pertemuan Paloh dengan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Panjaitan di Eropa.

Tak banyak informasi soal pertemuan itu. Elite Nasdem hanya mengatakan, pertemuan itu baik untuk masyarakat.

“Saya ingin bilang (pertemuan itu) baik untuk bangsa, karena tokoh, baik yang dianggap berseberangan, baik yang sejalan, selalu bertemu, berdiskusi, paling tidak itu akan membuat masyarakat lebih lega,” kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

“Daripada kita perang urat syaraf, saling menyindir, dan lain-lain,” pungkasnya.

Setelah pulang dari Eropa, Paloh mengumpulkan para kadernya. Ia mengingatkan untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan hal itu disampaikan Surya saat mengumpulkan kadernya di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta pada 16 Januari 2023.

Menurut dia, Surya ingin para kadernya tetap mengingat bahwa Nasdem adalah bagian dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

“Pak Surya hanya mengingatkan jangan slip of tongue, tetap menjaga integritas, tetap menjaga etika, apalagi etika dalam kita berkoalisi,” ujar Willy dihubungi wartawan.

Ia mengatakan, Surya menegaskan Nasdem tetap mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga masa jabatannya berakhir.

Sebab, Jokowi dan Nasdem sudah bermitra sejak sepuluh tahun terakhir.

“Dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin itu sampai sampai selesai, dan itu harga yang harus kita tunaikan, dan tuntaskan,” sebut dia.

Tanggapan PDI-P

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan agar pertemuan tokoh politik dengan Presiden Jokowi tak disalahgunakan demi kepentingan politik sesaat.

"Pak Jokowi selalu membuka pintu istana, dialog untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Hasto ditemui di Kantor DPC PDI-P Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.

"Tapi, ketika dialog itu ada yang menyalahgunakan hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka Jokowi punya kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis seuai kewenangan presiden," ujarnya lagi.

Hasto lantas menilai, pertemuan Surya Paloh dan Jokowi sekadar pertemuan antarpimpinan parpol dengan kepala negara.

Di sisi lain, menurutnya, Presiden Jokowi bakal mengumpulkan atau bertemu pimpinan parpol, sebelum mengambil keputusan penting.

"Misal akan ada reshuffle, Pak Jokowi melakukan pemberitahuan. Tapi, pertemuan dengan Pak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketum parpol yang lain," kata Hasto.

Namun, Hasto enggan berkomentar atau berpandangan bahwa pertemuan Jokowi dan Surya Paloh mengisyaratkan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Ia menegaskan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Reshuffle, kan saya berulang kali menegaskan, hanya bisa terjadi atas kehendak dari presiden. Karena presiden yang punya hak prerogratif untuk melakukan evaluasi ke jajaran kabinetnya," ujarnya.