Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kukuhkan Profesor Vokasi KP, Menteri Trenggono Paparkan 5 Strategi Kebijakan Ekonomi Biru

Kompas.com - 26/01/2023, 20:35 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Trenggono mengatakan, pengukuhan tersebut membagkaan karena Kementerian KP akhirnya memiliki profesor vokasi pertama.

Baca juga: Menteri KP Tinjau Langsung Kesiapan Tambak Udang Modern Terbesar di Indonesia

Profesor yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Ir. Azam Bachur Zaidy, M.S, sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Budidaya Perikanan dan Prof. Dr. Sinung Rahardjo, A.Pi., M.Si, sebagai guru besar dalam Bidang Ilmu Sumber Daya Perairan.

Trenggono mengatakan, kedua bidang tersebut merupakan bagian dari penerjemahan visi Kementerian KP untuk menuju Indonesia sebagai pemicu ekonomi biru.

“Jadi bagaimana kita mengimplementasikan wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Ini kita bicaranya ekologis sebagai panglima,” katanya.

Dia menyebutkan, jika ekologi dijadikan sebagai panglima, ekonomi akan mengikuti.

“Jadi bukan ekonominya dulu, baru ekologinya, sudah pasti rusak, sudah banyak contoh yang kita lihat," tuturnya.

Trenggono juga mengatakan, pemangku kepentingan KP menjadi panglima terdepan di lingkungan laut.

Baca juga: Kementerian KP Tingkatkan Pengelolaan Kepegawaian untuk Dukung Transformasi Pendidikan ASN

“Kita punya kontribusi, punya tantangan kontribusi yang paling besar dalam penyediaan protein yang terus meningkat,” ungkapnya.

Dia memperkirakan, kebutuhan protein dunia akan meningkat sampai 70 persen pada 2050. Sementara  itu, populasi manusia terus tumbuh dan daya dukung alam juga semakin sempit.

Pada kesempatan tersebut, Trenggono  juga melantik 2.394 orang taruna baru pendidikan tinggi lingkup Kementerian KP Tahun Akademik 2022/2023 secara hybrid didampingi Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta.

Menurutnya, para taruna yang dilantik merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia sebagai generasi penerus untuk membangun sektor kelautan dan perikanan.

Penguatan mutu pendidikan

Sementara itu, Direktur Politeknik AUP Muhammad Hery Riyadi Alauddin mengatakan, dua guru besar yang dikukuhkan merupakan dosen dalam Jabatan Fungsional Lektor Kepala (Associate Professor) yang diusulkan pada 2022.

Baca juga: Kementerian KP Targetkan Peningkatan PNBP di Bidang Pengembangan SDM

Pada 2023, pihaknya telah mengusulkan kembali enam Dosen Lektor Kepala ke jenjang guru besar yang meliputi bidang penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, sumber daya perairan, dan budi daya perikanan.

"Adanya guru besar/profesor vokasi di Politeknik AUP akan memberikan penguatan mutu Pendidikan dalam menghasilkan SDM unggul dalam bidang kelautan dan perikanan,”  katanya.

Selain itu, kata Herry, pengusulan guru besar merupakan langkah awal dalam upaya Percepatan Pembukaan Program Doktor Terapan di Politeknik AUP untuk menuju akreditasi "Unggul" pada 2024, baik program studi maupun institusi.

“Tentunya dengan komitmen, semangat, serta jiwa optimis dan produktif yang tertanam dalam diri seluruh civitas akademika Politeknik AUP dapat mewujudkan cita-cita yang mulia ini," ungkap Hery.

Baca juga: Menteri KP Tinjau Langsung Kesiapan Tambak Udang Modern Terbesar di Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com