Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Baleg DPR Temui Massa Perangkat Desa, Janji Dorong Revisi UU Desa Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Kompas.com - 25/01/2023, 15:13 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Herman Khaeron menemui massa aksi dari Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Ia berjanji bakal mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

“Kita masih butuh tahapan, kalau untuk mengubah Undang-Undang Desa. Dalam Prolegnas sudah ada. Kami akan dorong bersama fraksi lainnya di DPR agar (revisi) Undang-Undang Desa masuk di prioritas 2023,” papar Herman di depan massa aksi.

Baca juga: Anggota Baleg DPR Terima Audiensi Massa Perangkat Desa, Sebut Tuntutan Terkait Revisi UU Desa

Ia mengatakan, setelah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, DPR bisa membantu agar revisi UU Desa segera dibahas dengan pemerintah.

Lebih lanjut, Herman menambahkan, sejumlah tuntutan PPDI terkait Revisi UU Desa masuk akal, utamanya soal status dan kesejahteraan perangkat desa.

“Hari ini kami terima kembali, dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung, dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR,” paparnya.

Ia menuturkan, nasib perangkat desa mesti diperjuangkan karena menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Oleh karenanya tidak ada alasan kami di DPR menolak tuntutan bapak, ibu sekalian,” imbuhnya.

Baca juga: Massa Perangkat Desa Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Revisi UU Desa Selesai Sebelum Pemilu 2024

Diketahui PPDI menuntut sejumlah hal pada pemerintah dan DPR. Pertama, kejelasan status perangkat desa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), atau Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).

Kedua, peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Ketiga, pemberian dana pensiun untuk perangkat desa.

Mulanya, massa aksi mengancam tak mau membubarkan diri jika tak ditemui oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Namun setelah perwakilannya diterima oleh Baleg DPR RI, dan Herman menyampaikan hasilnya, ribuan massa langsung membubarkan diri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com