Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/01/2023, 14:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran pemerintah untuk menyelidiki dugaan adanya mafia beras yang dikemukakan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

"Kalau masalah mafia mungkin harus didalami apakah betul ada, nanti saya minta dari pihak terkait untuk menyelidiki hal itu," kata Ma'ruf seusai Rakernas Pembangunan Pertanian di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Ma'ruf mengatakan, dugaan adanya mafia di balik tingginya harga beras meski keran impor sudah dibuka mesti diteliti lebih jauh.

Namun, ia meyakini, kenaikan harga beras lebih dipengaruhi oleh situasi global maupun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Wapres Minta Produksi Beras Digenjot, Jangan Hanya Fokus pada Surplus

"Itu yang pasti dampak dari krisis pangan global yang memang sekarang naik, oleh karena itu BBM naik, jadi dampak-dampak itu tentu akan berpengaruh," kata Ma'ruf.

Ia pun memastikan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara, kebijakan impor beras diambil pemerintah sebagai langkah antisipasi.

"Untuk jaga-jaga saja kalau terjadi apa-apa, sebenarnya itu hanya cadangan saja. Jadi itu sifatnya untuk antisipasi saja karena seperti tadi dikatakan, sebanarnya kita masih surplus di tahun 2022 ini," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, Budi Waseso tak menampik jika harga beras saat ini masih mahal.

Namun, dia mengaku tak tahu apa penyebab beras masih mahal lantaran dirinya sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras untuk meredam harga.

Baca juga: Sudah Impor, tapi Beras Masih Mahal, Buwas Salahkan Oknum

 

Sementara di sisi lain, pria yang akrab disapa Buwas itu menduga salah satu penyebabnya adalah adanya mafia beras yang sengaja menjual beras dengan harga tinggi ke pedagang beras sehingga harga di konsumen juga mahal.

"Sebenarnya saya sudah tahu dan saya tidak bodoh-bodoh amat. Kalau "ada mafia", memang ada. Saya ini punya kebijakan atas dasar perintah Presiden, kita harus menggelontorkan sebanyak mungkin. Tidak ada monopoli terhadap masalah perberasan, karena beras adalah kebutuhan pokok yang mendasar," kata Buwas saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/1/2023).

Sayangnya Buwas masih pelit bicara soal siapa oknum atau mafia beras tersebut.

Baca juga: Mendag Minta Keran Impor Beras Ditutup, Buwas: Kami Batalkan, yang Tanggung Jawab Bukan Saya

Namun Buwas bilang, berdasarkan hasil video yang didapatkan, oknum tersebut bertugas menjadi koordinator dan mengintimidasi pedagang untuk mau membeli beras dengan harga mahal.

"Saya melepasnya dengan harga Rp 8.300 per kilogram, beras yang saya lepas sekarang itu berasnya impor yang notabene broken 5 atau premium, dijulanya Rp 8.300, seharusnya dengan Rp 8.300 sampai konsumen ya 9.000 lah, tapi yang terjadi harganya tetap tinggi," ungkap Buwas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.