Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Sebut Ada Mafia Beras, Wapres Dilakukan Penyelidikan

Kompas.com - 25/01/2023, 14:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran pemerintah untuk menyelidiki dugaan adanya mafia beras yang dikemukakan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

"Kalau masalah mafia mungkin harus didalami apakah betul ada, nanti saya minta dari pihak terkait untuk menyelidiki hal itu," kata Ma'ruf seusai Rakernas Pembangunan Pertanian di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Ma'ruf mengatakan, dugaan adanya mafia di balik tingginya harga beras meski keran impor sudah dibuka mesti diteliti lebih jauh.

Namun, ia meyakini, kenaikan harga beras lebih dipengaruhi oleh situasi global maupun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Wapres Minta Produksi Beras Digenjot, Jangan Hanya Fokus pada Surplus

"Itu yang pasti dampak dari krisis pangan global yang memang sekarang naik, oleh karena itu BBM naik, jadi dampak-dampak itu tentu akan berpengaruh," kata Ma'ruf.

Ia pun memastikan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara, kebijakan impor beras diambil pemerintah sebagai langkah antisipasi.

"Untuk jaga-jaga saja kalau terjadi apa-apa, sebenarnya itu hanya cadangan saja. Jadi itu sifatnya untuk antisipasi saja karena seperti tadi dikatakan, sebanarnya kita masih surplus di tahun 2022 ini," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, Budi Waseso tak menampik jika harga beras saat ini masih mahal.

Namun, dia mengaku tak tahu apa penyebab beras masih mahal lantaran dirinya sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras untuk meredam harga.

Baca juga: Sudah Impor, tapi Beras Masih Mahal, Buwas Salahkan Oknum

 

Sementara di sisi lain, pria yang akrab disapa Buwas itu menduga salah satu penyebabnya adalah adanya mafia beras yang sengaja menjual beras dengan harga tinggi ke pedagang beras sehingga harga di konsumen juga mahal.

"Sebenarnya saya sudah tahu dan saya tidak bodoh-bodoh amat. Kalau "ada mafia", memang ada. Saya ini punya kebijakan atas dasar perintah Presiden, kita harus menggelontorkan sebanyak mungkin. Tidak ada monopoli terhadap masalah perberasan, karena beras adalah kebutuhan pokok yang mendasar," kata Buwas saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/1/2023).

Sayangnya Buwas masih pelit bicara soal siapa oknum atau mafia beras tersebut.

Baca juga: Mendag Minta Keran Impor Beras Ditutup, Buwas: Kami Batalkan, yang Tanggung Jawab Bukan Saya

Namun Buwas bilang, berdasarkan hasil video yang didapatkan, oknum tersebut bertugas menjadi koordinator dan mengintimidasi pedagang untuk mau membeli beras dengan harga mahal.

"Saya melepasnya dengan harga Rp 8.300 per kilogram, beras yang saya lepas sekarang itu berasnya impor yang notabene broken 5 atau premium, dijulanya Rp 8.300, seharusnya dengan Rp 8.300 sampai konsumen ya 9.000 lah, tapi yang terjadi harganya tetap tinggi," ungkap Buwas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com