Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Sebut Ada Mafia Beras, Wapres Dilakukan Penyelidikan

Kompas.com - 25/01/2023, 14:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran pemerintah untuk menyelidiki dugaan adanya mafia beras yang dikemukakan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

"Kalau masalah mafia mungkin harus didalami apakah betul ada, nanti saya minta dari pihak terkait untuk menyelidiki hal itu," kata Ma'ruf seusai Rakernas Pembangunan Pertanian di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Ma'ruf mengatakan, dugaan adanya mafia di balik tingginya harga beras meski keran impor sudah dibuka mesti diteliti lebih jauh.

Namun, ia meyakini, kenaikan harga beras lebih dipengaruhi oleh situasi global maupun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Wapres Minta Produksi Beras Digenjot, Jangan Hanya Fokus pada Surplus

"Itu yang pasti dampak dari krisis pangan global yang memang sekarang naik, oleh karena itu BBM naik, jadi dampak-dampak itu tentu akan berpengaruh," kata Ma'ruf.

Ia pun memastikan stok beras masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara, kebijakan impor beras diambil pemerintah sebagai langkah antisipasi.

"Untuk jaga-jaga saja kalau terjadi apa-apa, sebenarnya itu hanya cadangan saja. Jadi itu sifatnya untuk antisipasi saja karena seperti tadi dikatakan, sebanarnya kita masih surplus di tahun 2022 ini," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, Budi Waseso tak menampik jika harga beras saat ini masih mahal.

Namun, dia mengaku tak tahu apa penyebab beras masih mahal lantaran dirinya sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras untuk meredam harga.

Baca juga: Sudah Impor, tapi Beras Masih Mahal, Buwas Salahkan Oknum

 

Sementara di sisi lain, pria yang akrab disapa Buwas itu menduga salah satu penyebabnya adalah adanya mafia beras yang sengaja menjual beras dengan harga tinggi ke pedagang beras sehingga harga di konsumen juga mahal.

"Sebenarnya saya sudah tahu dan saya tidak bodoh-bodoh amat. Kalau "ada mafia", memang ada. Saya ini punya kebijakan atas dasar perintah Presiden, kita harus menggelontorkan sebanyak mungkin. Tidak ada monopoli terhadap masalah perberasan, karena beras adalah kebutuhan pokok yang mendasar," kata Buwas saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/1/2023).

Sayangnya Buwas masih pelit bicara soal siapa oknum atau mafia beras tersebut.

Baca juga: Mendag Minta Keran Impor Beras Ditutup, Buwas: Kami Batalkan, yang Tanggung Jawab Bukan Saya

Namun Buwas bilang, berdasarkan hasil video yang didapatkan, oknum tersebut bertugas menjadi koordinator dan mengintimidasi pedagang untuk mau membeli beras dengan harga mahal.

"Saya melepasnya dengan harga Rp 8.300 per kilogram, beras yang saya lepas sekarang itu berasnya impor yang notabene broken 5 atau premium, dijulanya Rp 8.300, seharusnya dengan Rp 8.300 sampai konsumen ya 9.000 lah, tapi yang terjadi harganya tetap tinggi," ungkap Buwas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com