Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 24/01/2023, 20:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dituding bermain belakang soal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Tudingan itu disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini dalam rapat kerja (Raker) di Gedung DPR, Selasa (24/1/2023).

Mulanya, Budi mengaku tak mengetahui pasti draf resmi RUU Kesehatan yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kita menerima banyak versi, Pak. Kita menerima banyak versi, yang terakhir tadi yang dikasih sama Pak Ansori, jadi aku dapat yang dari Pak Ansori," kata Budi dalam rapat kerja, Selasa.

"Tapi itu juga isinya berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Jadi banyak sih versi yang kita sudah terima, mungkin ada 6 atau 7 yang kita sudah terima sejak akhir tahun," ucap dia.

Baca juga: IDI Tolak RUU Kesehatan, Menkes: Tolong, Tataran Diskusinya Dibawa dari Perspektif Masyarakat

Sesaat kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh penasaran dengan pernyataan Menkes itu.

Ia pun meminta sikap Menkes, draf mana kah yang dianggap paling sejalan dengannya.

"Kan kita ingin tahu juga draf mana yang paling sejalan. Penasaran juga kalau banyak draf," ucap Nihayatul.

Berselang kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta waktu untuk turut menyatakan pandangannya.

Ia pun meluruskan bahwa penyusunan RUU Kesehatan ini pada dasarnya adalah merupakan usulan inisiatif DPR.

Baca juga: Kritik Omnibus Law RUU Kesehatan, Anggota DPR: Isunya Beredar, Tiba-tiba Dibahas di Baleg

"Oleh karena itu pastinya drafnya bukan dari pemerintah. Jadi wajar kalau Pak Menkes juga enggak megang draf resmi," ucap politisi PDI-P ini.

Setelah itu, Yahya Zaini menimpali Charles dengan menduga bahwa Menkes main belakang terkait draf resmi RUU Kesehatan.

Ia bahkan menyebut Menkes pura-pura tidak mengetahui draf asli RUU tersebut.

"Ini kan main belakang, Pak ketua. Pak Menkes ini pura-pura enggak tahu aja Pak Ketua," tuding Yahya.

"Maaf Pak Ketua, Baleg itu tidak pernah menyiapkan rancangan undang-undang setahu saya, ndak ada timnya di sana, ndak ada. Pasti dari pemerintah ini," tambah dia.


Adapun Budi Gunadi tak menanggapi tudingan Yahya. Hal ini karena Charles sebagai pimpinan rapat langsung menimpali kembali pernyataan Yahya.

Charles pun meminta rapat kerja diskors hingga besok Rabu. Adapun rapat besok dilakukan dengan agenda penyampaian penjelasan dari Menkes terkait draf resmi RUU Kesehatan.

"Kita harapkan bapak besok bisa datang dengan membawa perspektif dari Kemenkes soal omnibus RUU Kesehatan ini," kata Charles.

"Sekaligus disiapkan juga data-data yang diminta oleh teman-teman tadi, angka-angka per direktorat yang lebih detail, dan angka PEN," ujarnya.

Sementara itu, Budi menyanggupi rapat yang akan dilanjutkan besok Rabu.

Baca juga: Diprotes IDI, DPR Janji RUU Kesehatan Bakal Akomodir Berbagai Masukan

Ditemui terpisah, usai rapat kerja, Budi meladeni pertanyaan sejumlah awak media di DPR.

Pertanyaan itu salah satunya soal dugaan bahwa RUU Kesehatan merupakan titipan pemerintah ke DPR.

Namun, ia enggan menjawab pertanyaan itu dengan gamblang. Begini jawaban Menkes Budi.

"Ah, itu kata situ," jawab Budi sembari melangkah menuju eskalator di Gedung Nusantara II DPR meninggalkan wartawan.

Diberitakan sebelumnya, RUU Kesehatan Omnibus Law tengah dibahas oleh Baleg DPR RI.

RUU ini muncul atas inisiatif dari DPR, dan bakal dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Anggota Baleg DPR RI Ledia Hanifa menyatakan bakal mengakomodir masukan berbagai pihak.

Ia pun meyakini proses pembahasan RUU Kesehatan tak mudah, dan mesti dilakukan dengan hati-hati.

“Karena (juga) menyangkut hidup orang banyak. Bukan cuma profesi tapi juga penerima layanan (kesehatan). Masyarakat secara umum harus memahaminya,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB: Pecinta Bola Akan 'Tandain' Tokoh-Parpol yang Bikin Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20

PKB: Pecinta Bola Akan "Tandain" Tokoh-Parpol yang Bikin Indonesia Gagal Gelar Piala Dunia U-20

Nasional
Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin 'Ibu' Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasdem Bilang PDI-P Ngawur Sebut Izin "Ibu" Dulu Sebelum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasional
Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Wacana Deklarasi Kaesang Calon Wali Kota Depok, Sekjen PDI-P: Setelah Pemilu, Baru Bicara Pilkada

Nasional
Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Gibran Beda Sikap Soal Timnas Israel, Sekjen PDI-P: Sudah Enggak Ada Persoalan

Nasional
 Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Vale Indonesia dengan Ford dan Huayou

Nasional
Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Jokowi Tegaskan Perusahaan Tambang Harus Lakukan Rehabilitasi dan Reklamasi

Nasional
Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Nasional
Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Nasional
KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

Nasional
PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Nasional
Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Nasional
Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasional
Hasto: Tanpa Penolakan terhadap Israel, Tidak Akan Pernah Lahir Kompleks GBK

Hasto: Tanpa Penolakan terhadap Israel, Tidak Akan Pernah Lahir Kompleks GBK

Nasional
Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Nasional
Plh Dirjen Minerba Tak Hadiri Panggilan KPK

Plh Dirjen Minerba Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke