Banyak Versi Draf RUU Kesehatan, Anggota DPR Tuding Menkes Main Belakang

Tudingan itu disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini dalam rapat kerja (Raker) di Gedung DPR, Selasa (24/1/2023).

Mulanya, Budi mengaku tak mengetahui pasti draf resmi RUU Kesehatan yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kita menerima banyak versi, Pak. Kita menerima banyak versi, yang terakhir tadi yang dikasih sama Pak Ansori, jadi aku dapat yang dari Pak Ansori," kata Budi dalam rapat kerja, Selasa.

"Tapi itu juga isinya berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Jadi banyak sih versi yang kita sudah terima, mungkin ada 6 atau 7 yang kita sudah terima sejak akhir tahun," ucap dia.

Sesaat kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh penasaran dengan pernyataan Menkes itu.

Ia pun meminta sikap Menkes, draf mana kah yang dianggap paling sejalan dengannya.

"Kan kita ingin tahu juga draf mana yang paling sejalan. Penasaran juga kalau banyak draf," ucap Nihayatul.

Berselang kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta waktu untuk turut menyatakan pandangannya.

Ia pun meluruskan bahwa penyusunan RUU Kesehatan ini pada dasarnya adalah merupakan usulan inisiatif DPR.

"Oleh karena itu pastinya drafnya bukan dari pemerintah. Jadi wajar kalau Pak Menkes juga enggak megang draf resmi," ucap politisi PDI-P ini.

Setelah itu, Yahya Zaini menimpali Charles dengan menduga bahwa Menkes main belakang terkait draf resmi RUU Kesehatan.

Ia bahkan menyebut Menkes pura-pura tidak mengetahui draf asli RUU tersebut.

"Ini kan main belakang, Pak ketua. Pak Menkes ini pura-pura enggak tahu aja Pak Ketua," tuding Yahya.

"Maaf Pak Ketua, Baleg itu tidak pernah menyiapkan rancangan undang-undang setahu saya, ndak ada timnya di sana, ndak ada. Pasti dari pemerintah ini," tambah dia.

Charles pun meminta rapat kerja diskors hingga besok Rabu. Adapun rapat besok dilakukan dengan agenda penyampaian penjelasan dari Menkes terkait draf resmi RUU Kesehatan.

"Kita harapkan bapak besok bisa datang dengan membawa perspektif dari Kemenkes soal omnibus RUU Kesehatan ini," kata Charles.

"Sekaligus disiapkan juga data-data yang diminta oleh teman-teman tadi, angka-angka per direktorat yang lebih detail, dan angka PEN," ujarnya.

Sementara itu, Budi menyanggupi rapat yang akan dilanjutkan besok Rabu.

Ditemui terpisah, usai rapat kerja, Budi meladeni pertanyaan sejumlah awak media di DPR.

Pertanyaan itu salah satunya soal dugaan bahwa RUU Kesehatan merupakan titipan pemerintah ke DPR.

Namun, ia enggan menjawab pertanyaan itu dengan gamblang. Begini jawaban Menkes Budi.

"Ah, itu kata situ," jawab Budi sembari melangkah menuju eskalator di Gedung Nusantara II DPR meninggalkan wartawan.

Diberitakan sebelumnya, RUU Kesehatan Omnibus Law tengah dibahas oleh Baleg DPR RI.

RUU ini muncul atas inisiatif dari DPR, dan bakal dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Anggota Baleg DPR RI Ledia Hanifa menyatakan bakal mengakomodir masukan berbagai pihak.

Ia pun meyakini proses pembahasan RUU Kesehatan tak mudah, dan mesti dilakukan dengan hati-hati.

“Karena (juga) menyangkut hidup orang banyak. Bukan cuma profesi tapi juga penerima layanan (kesehatan). Masyarakat secara umum harus memahaminya,” ujar dia.