Banyak Versi Draf RUU Kesehatan, Anggota DPR Tuding Menkes Main Belakang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dituding bermain belakang soal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Tudingan itu disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini dalam rapat kerja (Raker) di Gedung DPR, Selasa (24/1/2023).

Mulanya, Budi mengaku tak mengetahui pasti draf resmi RUU Kesehatan yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kita menerima banyak versi, Pak. Kita menerima banyak versi, yang terakhir tadi yang dikasih sama Pak Ansori, jadi aku dapat yang dari Pak Ansori," kata Budi dalam rapat kerja, Selasa.

"Tapi itu juga isinya berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Jadi banyak sih versi yang kita sudah terima, mungkin ada 6 atau 7 yang kita sudah terima sejak akhir tahun," ucap dia.

Baca juga: IDI Tolak RUU Kesehatan, Menkes: Tolong, Tataran Diskusinya Dibawa dari Perspektif Masyarakat

Sesaat kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh penasaran dengan pernyataan Menkes itu.

Ia pun meminta sikap Menkes, draf mana kah yang dianggap paling sejalan dengannya.

"Kan kita ingin tahu juga draf mana yang paling sejalan. Penasaran juga kalau banyak draf," ucap Nihayatul.

Berselang kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta waktu untuk turut menyatakan pandangannya.

Ia pun meluruskan bahwa penyusunan RUU Kesehatan ini pada dasarnya adalah merupakan usulan inisiatif DPR.

Baca juga: Kritik Omnibus Law RUU Kesehatan, Anggota DPR: Isunya Beredar, Tiba-tiba Dibahas di Baleg

"Oleh karena itu pastinya drafnya bukan dari pemerintah. Jadi wajar kalau Pak Menkes juga enggak megang draf resmi," ucap politisi PDI-P ini.

Setelah itu, Yahya Zaini menimpali Charles dengan menduga bahwa Menkes main belakang terkait draf resmi RUU Kesehatan.

Ia bahkan menyebut Menkes pura-pura tidak mengetahui draf asli RUU tersebut.

"Ini kan main belakang, Pak ketua. Pak Menkes ini pura-pura enggak tahu aja Pak Ketua," tuding Yahya.

"Maaf Pak Ketua, Baleg itu tidak pernah menyiapkan rancangan undang-undang setahu saya, ndak ada timnya di sana, ndak ada. Pasti dari pemerintah ini," tambah dia.