Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Rumah Politik Ridwan Kamil

Kompas.com - 24/01/2023, 12:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PARTAI Golongan Karya (Golkar) adalah rumah politik yang tepat untuk Ridwan Kamil. Bergabungnya Ridwan Kamil (RK) ke Golkar adalah keputusan yang penting.

Golkar dan RK memiliki irisan spirit yang tebal. Golkar adalah partai lintas ideologi. Semangat utama pendirian partai ini adalah untuk mengatasi pelbagai kecenderungan ideologis di masa Orde Lama.

Partai ini datang dengan semangat teknokratis yang berorientasi pembangunan dan kebijakan publik. Slogan karya dan kekaryaan yang mereka usung menggambarkan dengan tepat kecenderungan tersebut.

Ini yang menjelaskan mengapa basis rekrutmen Partai Golkar datang dari pelbagai kelompok. Walaupun sering dikategorikan sebagai partai nasionalis, namun rekrutmen partai ini tidak terbatas pada kelompok-kelompok nasionalis.

Salah satu unsur terpenting di Partai Golkar saat ini berasal dari organisasi mahasiswa Islam modernis, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

HMI di masa Orde Lama cukup dekat dengan Partai Masyumi. Ketua Umum HMI, Nurcholish Madjid bahkan disebut sebagai Natsir Muda (merujuk pada pemimpin Masyumi, Muhammad Natsir).

Ada banyak alumnus HMI yang berkiprah di Partai ini, baik di pusat maupun daerah. Mantan Ketua Umum PB HMI, Ir. Akbar Tanjung, bahkan pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Akbar Tanjung dinilai berhasil membawa Partai Golkar keluar dari masa-masa krisis di awal Reformasi. Dengan slogan Golkar baru, Akbar Tanjung berhasil mendorong reformasi internal di tubuh partai Golkar.

Saat ini, Golkar adalah satu di antara hampir tidak ada partai di Indonesia yang relatif lebih egaliter dan demokratis.

Selain HMI, partai ini juga menampung aktivis NU dan Muhammadiyah. Mantan Ketua Umum PB PMII, Nusron Wahid, berkiprah di partai ini.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Tb. Ace Hasan Syadzily, juga adalah NU.

Sebelumnya mantan Ketua Umum GP Ansor dan mantan calon Ketua Umum PBNU, Slamet Effendi Yusuf, juga aktif di partai ini semasa hidupnya.

Dari Muhammadiyah ada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang memulai karirnya di politik praktis di Partai Golkar. Din bahkan pernah menjadi Wakil Sekertaris Fraksi Karya Pembangunan MPR RI dan Wakil Sekjen DPP Golkar.

Berdasarkan fenomena ini, Anies Baswedan (2013) memasukkan Partai Golkar sebagai bagian dari apa yang dia sebut Islam-friendly Parties.

Anies menyebut Golkar sebagai partai sekuler inklusif (secular inclusive), sebuah partai yang mengadopsi nilai-nilai kebangsaan atau sekuler, tapi terbuka menampung aspirasi kekuatan politik Islam.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com