Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Sebut Lukas Enembe Gagal Ginjal Stadium 5, KPK: Tidak Perlu Giring Opini

Kompas.com - 21/01/2023, 12:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menggiring opini mengenai kondisi kesehatan Lukas.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri merespons pernyataan kuasa hukum Lukas yang menyebut penyakit gagal ginjal kliennya semakin parah.

"Penasihat hukum sebaiknya sampaikan saja keadaan sesuai faktanya, tidak perlu menggiring opini dan berikan nasihat terbaiknya kepada klien agar kooperatif terhadap penyelesaian berkas perkara ini," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (21/1/2023).

Baca juga: Pengacara Sebut Sakit Ginjal Lukas Enembe Naik Jadi Stadium 5

Ali pun menegaskan bahwa kondisi kesehatan Lukas sejauh ini stabil berdasarkan data dan fakta yang didapatkan KPK saat Lukas dirawat di RSPAD Gatot Soebroto.

Berdasarkan data itu lah, KPK kembali menahan Lukas di rutan.

"Keadaan LE (Lukas) yang dapat beraktivitas seperti biasa di ruang perawatan seperti duduk, baca tabloid, berdiri dan bahkan berjalan," kata Ali.

Ali menekankan, penggiringan opini itu semestinya tidak dilakukan demi memberikan kepastian hukum dalam kasus ini.

Ia pun mempersilakan pihak Lukas untuk melakukan pembelaan atas tuduhan korupsi yang diarahkan kepada Lukas.

"Ada tempat, waktu dan ruang yang sama untuk melakukan pembelaan karena semua hasil penyidikan pasti akan dibuka seluas-luasnya di hadapan majelis hakim," ujar Ali.

Baca juga: KPK Duga Istri dan Anak Lukas Enembe Ikut Terima Uang

Diberitakan sebelumnya, salah satu kuasa hukum Lukas, Petrus Bala, menyebut kondisi kesehatan Lukas semakin parah sejak dibawa oleh KPK ke Jakarta.

"Kami menemukan fakta terkait dengan kondisi kesehatan Bapak Gubernur Nonaktif Lukas Enembe yang memburuk dari penyakit ginjal," kata Petrus saat konferensi pers di kantor advokat OC Kaligis, Jumat (20/1/2023).

"Sebelumnya berdasarkan keterangan keluarga dan dokter pribadi, penyakit ginjal stadium 4, namun sekarang menjadi stadium 5," ucap Petrus.

Sebab itu, kata Petrus, tindakan KPK yang melakukan penahanan terhadap Lukas dinilai sebagai tindakan semena-mena.

Petrus menyebut tindakan KPK tidak sesuai dengan Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan melakukan tindakan kejahatan dalam jabatan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, klien kami tidak mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam hak konstitusi sebagai WNI," kata dia.

Baca juga: Terkait Kasus Lukas Enembe, KPK Usut Pembahasan APBD hingga Dana Otsus Papua

Adapun Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada September 2022 lalu.

Ia diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka sebesar Rp 1 miliar untuk memilih perusahaan konstruksi itu sebagai pemenang lelang tiga proyek multiyears di Papua.

Selain itu, Lukas juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 50 miliar terkait dengan jabatannya sebagai gubernur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Nasional
Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Nasional
Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Nasional
Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Nasional
TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

Nasional
PSI Dukung Maidi-Bagus Maju Pilkada Kota Madiun 2024

PSI Dukung Maidi-Bagus Maju Pilkada Kota Madiun 2024

Nasional
LPSK Minta Tambah Anggaran untuk 2025, dari Rp 229,4 Miliar Jadi Rp 441,3 Miliar

LPSK Minta Tambah Anggaran untuk 2025, dari Rp 229,4 Miliar Jadi Rp 441,3 Miliar

Nasional
Datangi KY, Pengacara Pegi Setiawan Minta Sidang Praperadilan Diawasi

Datangi KY, Pengacara Pegi Setiawan Minta Sidang Praperadilan Diawasi

Nasional
Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com