Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dens Saputra
Dosen

Menulis adalah seni berbicara

Politik Love Bombing

Kompas.com - 18/01/2023, 13:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEJAUH ini memang kata-kata tetap memiliki tempat tersendiri dalam perhatian publik. Dengan menggunakan kata-kata, seorang politisi dapat mengomunikasikan ide-ide dan gagasan politiknya. Namun apapun yang berlebihan itu tidak baik.

Janji manis dalam percaturan politik adalah buah dari penggunaan kata-kata secara berlebihan. Publik hanya diberikan “kasih sayang” palsu untuk kepentingan semata seorang politisi.

Publik dikecoki dengan berbagai janji politik yang membuat tertarik untuk dipilih, padahal janji itu tidak sepenuhnya diwujudkan.

Misalkan tindakan Love Bombing yang merupakan perilaku verbal berlebihan untuk mendapat perhatian pasangan, padahal ada maksud tersembunyi dari pujian-pujian itu.

Begitu juga dengan janji politisi ketika mendekati pemilu terdengar sangat manis dan mengesankan, tetapi janji itu hanyalah alat untuk memberikan kesenangan sesaat kepada publik.

Ada adagium hukum, Facta Sunt Potentiora Verbis, artinya fakta lebih kuat dari pada kata-kata. Fakta merupakan visualisasi dari cara berpikir seseorang.

Fakta tidak bisa dipungkiri, meskipun dalam beberapa kasus fakta terkadang bisa didesain untuk kepentingan tertentu. Namun, sebenarnya esensi dari fakta adalah kemurnian dan kedalaman.

Begitu juga dalam konteks politik, sejatinya fakta politik merupakan keadaan real time dari fenomena politik. Apa lagi hari ini memungkinkan fenomena politik terekam dan tersimpan dengan baik. Pada saat tertentu bisa digunakan sebagai senjata untuk memangkas lawan politik.

Politik era modern sebenarnya ingin merumuskan ulang budaya politik. Jika dulu fenomena politik bisa dengan mudah dikendalikan oleh politisi, saat ini sulit dilakukan karena publik memiliki filternya sendiri dengan berbagai media. Walaupun argumentasi untuk meyakinkan sikap politiknya masih cenderung gagap.

Politik Nasional kita sebenarnya menampilkan dualisme cara berpikir. Cara berpikir pertama mengutamakan kata-kata sebagai kue manis menarik simpati.

Cara berpikir kedua, menggunakan fakta sebagai basis kekuatan untuk memenangkan kontestasi politik.

Ketiga, berupaya menggabungkan antara fakta dan kata-kata. Metode berpikir ini sering dipertontonkan melalu media elektronik atau dalam percakapan langsung antara politikus dan publik. Urgensinya tentu terletak kepada publik untuk memberikan keputusan politiknya.

Apakah setuju dengan politikus berbasis kata-kata atau sepakat kepada politikus berbasis fakta? Semua itu tergantung kepada fragmentasi pemilih yang notabenenya sangat variatif.

Begitu pula dengan argumentasi yang dibangun sangat bervariasi tergantung pada tokoh atau partai apa yang sedang didukung.

Demokrasi haruslah fakta dan data

Semenjak piagam Magna Charta, demokrasi tidak sekadar kata atau janji manis. Harus ada ikatan atau janji real antara penguasa dan yang dikuasai.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com