Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi di Tengah Isu Reshuffle, Budiman Sudjatmiko Bantah Ditawari Jadi Menteri

Kompas.com - 17/01/2023, 23:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Saat para wartawan bertanya bahwa pertanyaan Jokowi itu mungkin saja terkait tawaran kursi menteri, Budiman lagi-lagi membantahnya.

"Tidak ada pembicaraan soal jabatan sama sekali. Tadi hanya bicara soal demo," ucap Budiman.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal mengatur kabinet pimpinannya.

Baca juga: Ramai Wacana Reshuffle Kabinet, Wapres: Kita Tunggu Saja Ya

"Kalau siap enggak siap, saya dulu siap saat masuk penjara demi demokrasi. Ya soal itu biarlah jadi hak prerogatif Presiden. Saya tidak pernah menanyakan. Karena bukan tipe saya untuk dalam tanda kutip minta-minta begitu ya," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kabinet memang sedang menghangat belakangan ini.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan kinerja Kabinet Indonesia Maju saat ini bagus.

Dia pun menyampaikan perombakan (reshuffle) kabinet tidak dilakukan pada Januari ini.

"(Kabinet) baik, kinerjanya bagus, evaluasi (ekonomi) 2022 juga sangat bagus, banyak sekali yang disampaikan Presiden. Banyak sekali capaian positif di saat-saat yang sangat sulit," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Ketika 3 Menteri Nasdem Beri Tanggapan soal Isu Reshuffle...

"Enggak ada (reshuffle) Januari. Enggak ada, enggak ada," lanjutnya.

Namun, saat ditanya kemungkinan perombakan kabinet diumumkan pada 1 Februari 2023, Pratikno menyatakan tidak tahu.

Tanggal 1 Februari mendatang merupakan hari Rabu Pon menurut kalender Jawa.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo kerap mengumumkan perombakan kabinetnya pada hari Rabu Pon.

"Ya enggak tahu," katanya.

Pratikno juga menolak menanggapi pertanyaan soal reshuffle kabinet yang kemungkinan disebabkan faktor politik.

Sebab, menurutnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Senin, Kepala Negara hanya menyampaikan peta politik makro.

"Itu kan peta makro yang disampaikan Pak Presiden ya," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com