Bertemu Jokowi di Tengah Isu Reshuffle, Budiman Sudjatmiko Bantah Ditawari Jadi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Budiman Sudjatmiko bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

Budiman mengatakan, pertemuan itu karena memenuhi undangan Presiden.

Dia menceritakan, mula-mula Presiden Jokowi bertemu dengannya saat peringatan HUT PDI-P di JIExpo Kemayoran pada 10 Januari lalu.

Saat itu dirinya disapa oleh Jokowi.

"Ditanya 'loh kemana saja', saya jawab 'ya ada Pak', 'ya udah nanti ketemu saya ya'. Dia minta, dia bilang 'saya udah lama enggak lihat kamu, ketemu'," kata Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca juga: Istana: Kinerja Kabinet Bagus, Tak Ada Reshuffle di Januari

Kemudian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatur jadwal pertemuan dengan Presiden.

"Jadi diurus Pak Pratik (Pratikno). Memang waktu itu belum ada tanggalnya, tapi ini kan kebetulan demo jadi dipanggil. Undangan via WhatsApp," ucap Budiman.

Dia mengungkapkan, saat bertemu dengan Jokowi, dia menyampaikan soal poin-poin tuntutan para kepala desa yang hari ini berdemonstrasi.

Mereka menuntut agar masa jabatan kepala desa tidak hanya selama enam tahun, tetapi sembilan tahun.

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Pertemuan Paloh dan Luhut Tak Bahas Reshuffle

Selain itu, Budiman menyampaikan usulan agar pemerintah mengadakan dana untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) desa.

Saat awak media bertanya apakah ada tawaran posisi menteri dari Presiden Jokowi kepadanya, Budiman menjawab tidak ada.

"Tidak. Sama sekali tidak ada (tawaran). Tidak ada pembicaraan seperti itu. Jadi memang fokus pembicaraan soal demonstrasi yang tadi kurang lebih 15.000 kepala desa. Saya sendiri mengatakan bahwa saya tidak mewakili mereka Pak, karena saya bukan kepala desa, tapi saya kebetulan banyak teman di sana," kata dia.

Budiman menuturkan, saat bertemu Presiden, dirinya diterima seorang diri.

Kepala Negara bertanya soal apa saja kegiatan yang dilakukannya saat ini.

"Ya kegiatan saya banyak mencoba mengajak orang desa melakukan riset-riset inovasi dan teknologi. Saya ceritakan apa yg saya lakukan ada namanya bikin mesin pengolah tanaman sehingga menjadi minyak essence, kemudian internet of things untuk satelit pertanian desa, lebih ke arah sana, inovasi teknologi untuk ekonomi," paparnya.

Saat para wartawan bertanya bahwa pertanyaan Jokowi itu mungkin saja terkait tawaran kursi menteri, Budiman lagi-lagi membantahnya.

"Tidak ada pembicaraan soal jabatan sama sekali. Tadi hanya bicara soal demo," ucap Budiman.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal mengatur kabinet pimpinannya.

Baca juga: Ramai Wacana Reshuffle Kabinet, Wapres: Kita Tunggu Saja Ya

"Kalau siap enggak siap, saya dulu siap saat masuk penjara demi demokrasi. Ya soal itu biarlah jadi hak prerogatif Presiden. Saya tidak pernah menanyakan. Karena bukan tipe saya untuk dalam tanda kutip minta-minta begitu ya," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kabinet memang sedang menghangat belakangan ini.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan kinerja Kabinet Indonesia Maju saat ini bagus.

Dia pun menyampaikan perombakan (reshuffle) kabinet tidak dilakukan pada Januari ini.

"(Kabinet) baik, kinerjanya bagus, evaluasi (ekonomi) 2022 juga sangat bagus, banyak sekali yang disampaikan Presiden. Banyak sekali capaian positif di saat-saat yang sangat sulit," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Ketika 3 Menteri Nasdem Beri Tanggapan soal Isu Reshuffle...

"Enggak ada (reshuffle) Januari. Enggak ada, enggak ada," lanjutnya.

Namun, saat ditanya kemungkinan perombakan kabinet diumumkan pada 1 Februari 2023, Pratikno menyatakan tidak tahu.

Tanggal 1 Februari mendatang merupakan hari Rabu Pon menurut kalender Jawa.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo kerap mengumumkan perombakan kabinetnya pada hari Rabu Pon.

"Ya enggak tahu," katanya.

Pratikno juga menolak menanggapi pertanyaan soal reshuffle kabinet yang kemungkinan disebabkan faktor politik.

Sebab, menurutnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Senin, Kepala Negara hanya menyampaikan peta politik makro.

"Itu kan peta makro yang disampaikan Pak Presiden ya," tambahnya.