Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Sebut Lukas Enembe Kembali Dibantarkan ke RSPAD

Kompas.com - 17/01/2023, 21:44 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyebut kliennya kembali dibantarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Roy mengatakan, Lukas Enembe akan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

"Iya, Pak Gubernur dibantarkan lagi malam ini di (RSPAD) Gatot Soebroto dengan rawat inap," kata Roy saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (17/1/2023) malam.

Roy mengatakan, informasi terkait pembantaran Lukas Enembe dapatkan dari pihak administrasi KPK.

Baca juga: KPK Duga Korupsi Lukas Enembe Capai Triliunan Rupiah

Saat ini, dokter pribadi Lukas Enembe, Anton Mote, pihak keluarga dan sejumlah kuasa hukumnya akan segera bertolak ke RSPAD Gatot Subroto.

"Untuk memastikan bahwa Pak Gubernur mendapat hak-hak kesehatan," ujarnya.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Lukas Enembe lainnya, Petrus Bala Pattyona mengatakan bahwa politikus partai Demokrat itu dibantarkan ke RSPAD Gatot Soebroto pada pukul 17.15 WIB.

Petrus mengaku, pada sekitar pukul 11.00 WIB pihaknya menyaksikan Lukas Enembe dibawa dari Gedung Merah Putih KPK ke RSPAD Gatot Soebroto.

Baca juga: KPK Akan Usut Dugaan Aliran Uang Korupsi Lukas Enembe ke OPM

Namun, hanya berselang setengah jam setelah tiba di rumah sakit militer itu Lukas dibawa kembali ke Gedung Merah Putih.

Berdasarkan informasi yang pihak yang terima dari KPK, Lukas Enembe dibawa ke RSPAD pada siang hari tersebut untuk menjalani konsultasi dan menambah obat.

"Kalau hanya untuk nambah obat kedengarannya lucu saja, karena kalau untuk nambah obat kan bisa tinggal pesan supaya dikirim," ujar Petrus.

"Juga termasuk konsultasi, apakah Luas Enembe bisa berkonsultasi? Yang jelas Lukas Enembe dibawa lagi ke RSPAD untuk dibantarkan," katanya lagi.

Baca juga: Lukas Enembe Dibawa ke RSPAD, KPK: Tidak Ada yang Urgent

Kompas.com telah berusaha menghubungi Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri guna mengkonfirmasi kabar ini.

Namun, hingga berita ini ditulis Ali Fikri belum merespons.

Lukas Enembe sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada September 2022 lalu.

Ia diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka sebesar Rp 1 miliar untuk memilih perusahaan konstruksi itu sebagai pemenang lelang tiga proyek multiyears di Papua.

Selain itu, Lukas juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 50 miliar terkait dengan jabatannya sebagai gubernur.

Baca juga: Lukas Enembe Kembali Dibawa ke RSPAD

KPK kemudian melakukan upaya penangkapan terhadap Lukas Enembe di salah satu rumah makan di Distrik Abepura, Jayapura, Papua pada Selasa (10/1/2023) siang waktu setempat.

Lukas Enembe kemudian diterbangkan ke Jakarta setelah transit di Manado.

Setibanya di Jakarta, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan di RSPAD Gatot Soebroto.

KPK kemudian mengumumkan penahanan Lukas Enembe. Tetapi, politikus Partai Demokrat itu dibantarkan dalam beberapa waktu di RSPAD.

Setelah dinyatakan fit dan siap, Lukas Enembe dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan. Setelah diperiksa, ia ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Baca juga: Ketua KPK Sebut Lukas Enembe Jadi Contoh Pejabat Publik yang Ugal-ugalan Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com