Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati, IMF Sebut 70 Negara Diprediksi Resesi Tahun Ini

Kompas.com - 17/01/2023, 11:09 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodob (Jokowi) meminta kepala daerah hati-hati terhadap potensi perlambatan ekonomi dunia di tahun 2023.

Sebab, beberapa lembaga internasional sudah memproyeksi puluhan negara akan masuk jurang resesi tahun ini.

Salah satu lembaga internasional yang memprediksi adalah Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyebut, sepertiga atau 70 negara diproyeksi resesi.

Baca juga: Bos-bos Sektor Keuangan Dipanggil Presiden Jokowi, Ini 5 Hal yang Dibahas

"Untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita, meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati tahun 2023 Kristalina Georgieva mengatakan sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

"Hati-hati, sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara," imbuh Jokowi.

Bahkan kata Jokowi, ratusan juta penduduk negara yang tidak terkena resesi merasakan seperti sedang resesi.

Fenomena ini tak lepas karena guncangan pandemi Covid-19 dan perang.

Baca juga: Sri Mulyani: 63 Negara Terlilit Utang, 3 Negara Asia Jadi Pasien IMF

Karena hal itu, sudah ada 47 negara yang meminta bantuan dana kepada IMF, sama halnya seperti Indonesia meminta bantuan dana saat krisis tahun 1997-1998.

"Ini 47 negara dan yang lain masih ngantri di di depan pintunya IMF, sehingga kita harus memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang enggak mudah ini. Situasi global masih tidak mudah," bebernya.

Untuk mencegah perburukan menyebar ke negara lain, Jokowi lantas meminta kepala daerah bekerja keras membuat kebijakan yang mendukung ekonomi tumbuh.

Baca juga: Klaim Tangani Covid-19 dengan Baik, Jokowi: Tanya Negara Lain, Ada Enggak yang Setotal Kita?

Namun, kebijakan ini harus didasari data-data terkini agar tidak salah langkah.

Adapun saat ini, Jokowi mengeklaim ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik. Pemerintah memperkirakan, ekonomi mampu tumbuh di kisaran 5,2-5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) di tahun 2022.

"Tapi meski bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita juga bagi ekonomi global. Hati-hati semua harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya," sebut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com