Hakim Tegur Eks Periwra Tinggi yang Sebut Tak Mau Marwah TNI Dirusak di Sidang Korupsi Helikopter

Namun, Djuyamto mengingatkan bahwa persidangan dugaan korupsi AW-101 merupakan persidangan negara.

Persidangan tersebut tidak dilaksanakan dalam dengan tujuan untuk merusak sesama lembaga negara.

“Artinya tidak ada lah diniatkan untuk merusak sesama lembaga negara, tidak ada. Ini kan proses hukum biasa ya,” kata Djuyamto.

Djuyamto mengatakan, jika dalam perkara ini Irfan Kurnia Saleh tidak terbukti bersalah maka pihaknya akan membebaskan bos PT Diratama Jaya Mandiri itu.

Ia membenarkan bahwa marwah TNI harus benar-benar dijaga bersama-sama. Meski demikian, dalam penegakan hukum, pengadilan tidak mempermasalahkan suatu institusi, melainkan oknum-oknum di lembaga tersebut.

“Harap dimengerti, jadi jangan ada semacam anggapan bahwa persidangan ini untuk mempermalukan lembaga, sama sekali tidak ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Djuyamto mengatakan majelis hakim tidak akan mau ikut menggelar sidang jika proses hukum tersebut hanya bertujuan untuk merendahkan suatu lembaga.

Baca juga: Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Pelaksanaan sidang AW-101, kata Djuyamto, justru untuk menegakkan marwah lembaga. Ia meminta agar proses hukum atas perbuatan oknum tidak dicampuradukkan dengan institusi.

“Institusi manapun tidak ada yang punya niatan untuk merendahkan sesama lembaga negara,” ujar Djuyamto.

“Sepakat ya?” tambahnya.

“Sepakat,” jawab Sudjatmiko singkat.

KPK telah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW-101 dan menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai terdakwa tunggal.

Sementara terkait keterlibatan sejumlah prajurit, penyidikan kasus tersebut dihentikan oleh TNI.

Dalam dakwaannya, Jaksa menyebut Irfan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 183.207.870.911,13.

Ia juga didakwa memperkaya sejumlah individu dan korporasi yakni, eks Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekla (Purn) Agus Supriatna Rp 17.733.600.000; korporasi Agusta Westland 29.500.00 dollar AS atau Rp Rp 391.616.035.000; serta perusahaan Lejardo. Pte.Ltd., sebesar 10.950.826,37 dollar AS atau Rp 146.342.494.088,87.

Irfan juga didakwa membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 738,9 miliar.

Dakwaan Jaksa KPK dibantah Agus dan pengacaranya. Mereka menilai dakwaan itu asal-asalan. Pengacara juga menyebut Agus bahkan tidak menyentuh yang tersebut sama sekali.