Pengintaian Nasi Bungkus di Balik Penangkapan Lukas Enembe

"Karena pedoman hukum berlaku dan prinsip menjunjung tinggi HAM adalah bagian dari komitmen kerja profesional KPK. Siapa pun yang melanggar hukum dan melakukan korupsi akan dikejar oleh KPK di mana pun dan kapan pun," ujar Firli.

Keuangan Papua diawasi

Pemerintah terus mengawasi pergerakan aliran dana dari kas pemerintahan Provinsi Papua setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Lukas Enembe yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

"Pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar Lukas, kan ada uang yang otorisasinya oleh pejabat lain, itu kita awasi lewat PPATK," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanana (Menkopolhukam) Mahfud MD, seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (15/1/2023).

Menurut Mahfud, pengawasan itu dilakukan karena Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan saldo sebesar Rp 1,5 triliun di rekening Pemerintah Provinsi Papua.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, mereka hanya membekukan rekening tertentu saja yang diduga terdapat potensi penyimpangan.

"Kami lakukan upaya pencegahan untuk menjamin akuntabilitas, serta menghindari adanya potensi penyimpangan terhadap dana publik," ujar Ivan saat dikonfirmasi, Kamis (12/1/2023).

"Tidak semua rekening kok. Ini hanya upaya preventif saja karena dalam proses analisis yang kami lakukan, diketahui ada potensi penyimpangan," kata Ivan.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara, Fika Nurul Ulya, Nirmala Maulana Achmad | Editor : Dani Prabowo, Novianti Setuningsih)