Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Mengaku Tak Dapat Privilese Jadi Putri Megawati, Tidak Pernah Minta Jabatan

Kompas.com - 13/01/2023, 12:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tak punya hak istimewa di partai sekalipun dia merupakan anak kandung Megawati Soekarnoputri, pimpinan tertinggi PDI-P.

Puan juga mengaku tak pernah meminta diberi jabatan khusus kendati ia kini menempati posisi strategis di internal partai banteng.

"Tidak segampang itu dan nggak pernah kayak begitu. Jadi semua penugasan yang diberikan kepada saya bukan karena saya minta, karena memang Bu Mega menugaskan, memberikan amanah," kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Puan Mengaku Deg-degan Pidato Megawati Banyak Singgung soal Perempuan, Ternyata Tak Sebut Capres

Menurut Puan, Megawati mampu membedakan perannya sebagai ibu sekaligus ketua umum partai tempat dia bernaung.

Sama seperti kader PDI-P lainnya, Puan juga harus tunduk menjalankan tugas yang dititahkan Mega, rajin-rajin turun ke bawah bertemu langsung dengan warga.

"Saya merasa tidak ada privilese untuk saya karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depan, itu saya jalani," ucap Puan.

"Ini bukan tentang anak, bukan, tapi ya seorang kader yang dianggap mumpuni dan bisa mampu untuk ditempatkan dalam posisi tertentu," tuturnya.

Baca juga: Heran Ditanya soal Pemimpin Masa Depan, Megawati: Kok Lu Enggak Ngelihatin Gue?

Puan mengatakan, tak mudah untuk menjalankan tugas-tugas yang dia emban saat ini. Dia mengaku harus berjuang keras membuktian kemampuannya di kancah politik.

"Saya harus buktikan dengan kerja keras, bukan hanya duduk saja dengan karpet merah. Aduh, berat, bukannya gampang untuk menjadi seseorang Puan Maharani," katanya.

Menurut Puan, sebagai putri pemilik partai, dirinya juga tidak serta merta mendapat tiket emas untuk melenggang ke panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPR RI itu mengaku tak tahu menahu siapa kader PDI-P yang kelak bakal ditunjuk Mega untuk maju sebagai calon presiden (capres). Namun, Puan bilang, capres PDI-P tak harus dirinya.

"Apakah siapa, bagaimana, pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Jadi bukan berarti harus
Puan Maharani," kata dia.

Meski tak tahu kapan akan diumumkan, Puan yakin, kader yang kelak dititahkan Megawati sebagai capres merupakan yang terbaik untuk PDI-P, nusa, dan bangsa.

"Kembali lagi ini bukan urusan anak, ini urusannya kemudian bagaimana memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara," tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.

Sebagaimana diketahui, hingga kini PDI-P belum mengumumkan capres yang bakal diusung untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Membaca Kode Megawati soal Jangan Remehkan Calon Perempuan dari PDI-P...

Acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P, Selasa (10/1/2023), kemarin sempat digadang-gadang sebagai momen deklarasi capres. Namun, hingga akhir acara, Mega tak mengumumkan satu pun nama.

Presiden kelima RI itu menegaskan, kewenangan soal pencapresan PDI-P ada di tangannya sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Enggak ada (pengumuman capres), ini urusan gue!" kata Mega.

"Saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogratif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com