Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindiran Megawati soal Partai Lain Dompleng Kader PDI-P Dinilai Bukan buat Nasdem, tapi...

Kompas.com - 12/01/2023, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai, pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal partai lain yang mendompleng kader PDI-P bukan ditujukan buat Partai Nasdem.

Memang, kata Kunto, Nasdem sempat memasukkan nama kader PDI-P Ganjar Pranowo di bursa calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Namun, partai besutan Surya Paloh itu kini sudah punya kandidat capres sendiri yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Menurut saya itu bukan buat Nasdem. Nasdem kan sudah jauh sekali dan sekarang kan Nasdem sudah punya Pak Anies Baswedan," kata Kunto kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Belum Umumkan Capres dari PDI-P, Megawati: Enggak Ada, Ini Urusan Gue!

Saat itu, nama Ganjar diumumkan sebagai satu dari tiga kandidat capres melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem, medio Juni 2022.

Gubernur Jawa Tengah tersebut bersanding dengan dua nama lainnya yakni Anies Baswedan dan Andika Perkasa yang kala itu masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Namun, pada awal Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang bakal diusung pada Pemilu 2024.

Menurut Kunto, sindiran Megawati soal dompleng-mendompleng kader partai ini tak lagi relevan buat Nasdem. Dia mengatakan, mungkin saja itu ditujukan buat Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebabnya, pada Desember kemarin PAN menyatakan bahwa nama Ganjar masuk dalam bursa capres partai berlambang matahari putih itu. Sementara, PPP menyebutkan, banyak kader mereka di daerah yang menginginkan nama Ganjar sebagai capres.

Baca juga: Tekankan Kader Jalankan Instruksi Partai, Megawati: Kalau Tak Mengerti, Jangan Ada di PDI-P

Hingga kini, baik PAN maupun PPP yang tergabung dalam koalisi bersama Golkar bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pun belum mengumumkan capres yang bakal mereka dukung.

"Kalau Nasdem kan sudah jelas punya calon presiden yang bukan Pak Ganjar. Yang masih dompleng ini menurut saya partai-partai yang masih belum punya capres yang tegas dan ngajak-ngajak Pak Ganjar di acara partainya atau mengeklaim bahwa kadernya suka Pak Ganjar," ucap Kunto.

Menurut Kunto, wajar saja jika Megawati geram ke partai-partai tersebut. Sebabnya, hingga kini PDI-P belum mengumumkan keputusannya terkait pencapresan, namun partai lain mendompleng kader partai banteng.

"Menurut saya lebih ke situ (menyindir PAN dan PPP) daripada ke Nasdem," tutur dosen Universitas Padjadjaran itu.

Sebelumnya, dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P yang digelar Selasa (10/1/2022), Megawati Soekarnoputri menyinggung ada partai yang mendompleng kader PDI-P untuk kepentingan politik.

Megawati mengaku heran karena seharusnya partai politik punya kader sendiri untuk dijagokan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com