Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Posisi Ideologis PDI-P: Membaca Pidato Megawati

Kompas.com - 11/01/2023, 15:52 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dia menyatakan bahwa partai itu didirikan di masa yang sulit sebagai sarana untuk melakukan pengorganisasian rakyat.

Di masa ketika PNI berfusi dengan sejumlah partai lain dan menggunakan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pengorganisasian itu kembali terjadi.

PNI melakukan pengorganisasian untuk kemerdekaan dan terbentuknya Indonesia. Sementara PDI, terutama di bawah kepemimpinan Megawati, melakukan pengorganisasian untuk mengeluarkan Indonesia dari cengkraman rezim militer Orde Baru.

Megawati hendak menyatakan bahwa PNI, PDI, dan kemudian PDIP memiliki latar belakang sebagai sebuah gerakan sosial.

Megawati mengingatkan agar semua kader PDIP tidak melupakan tujuan dan masa-masa sulit perjuangan partai tersebut.

Secara organisasi ada misi besar yang mereka emban dan itu seharusnya terus dijaga. Dalam pidato ini, berkali-kali Megawati menginstruksikan agar kader-kader PDIP turun ke bawah.

Kira-kira, Megawati ingin menegaskan bahwa kerja utama partai adalah bergerak ke bawah. Kekuasaan bukan tujuan utama, melainkan hanya konsekuensi dari kerja kader-kader partai di akar rumput.

Itu sebabnya, dalam momen ini, dia tidak mengumumkan nama calon presiden untuk Pilpres 2024. Dia ingin partainya bekerja maksimal.

Dan dari situ kepercayaan publik akan datang. Kemudian salah satu dari kader terbaik mereka akan dipilih sebagai pemimpin nasional.

Posisi ideologis

Secara keseluruhan, pidato Megawati tersebut memberi penegasan tentang posisi ideologis PDIP. Dengan mengedepankan isu kesetaraan yang dilanjutkan dengan pemulihan hak korban 1965, PDIP menunjukkan wajahnya yang lebih jelas tentang komitmen pada nilai-nilai kebebasan sipil.

Tidak banyak partai yang bisa menyatakan ini secara eksplisit di tengah meruaknya konservatifisme. Isu tentang kesetaraan gender dan peristiwa 1965, oleh sebagian pegiat politik, bahkan kadang dijadikan alat untuk menyerang lawan.

Di sini, Megawati nampak keluar dari kecenderungan elite yang tunduk didikte konservatifisme agama.

Dua poin penting itu kemudian diperkuat dengan peringatan kembali semangat yang melatarbelakangi munculnya partai tersebut.

Partai ini sejak awal dimaksudkan sebagai sarana pengorganisasian rakyat untuk merdeka dan keluar dari tirani. Partai ini harus terus-menerus menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita Bung Karno.

Selamat ulang tahun untuk PDIP yang ke-50.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com