Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Posisi Ideologis PDI-P: Membaca Pidato Megawati

Kompas.com - 11/01/2023, 15:52 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENJELANG perayaan hari lahir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), muncul desas desus bahwa momen itu akan digunakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mengumumkan calon presiden.

Namun, momen ini tidak digunakan untuk mengumumkan calon presiden. Yang dilakukan oleh PDIP justru konsolidasi untuk menguatkan ideologi dan garis perjuangan partai. Hal ini tercermin dari pidato Megawati.

Mega berpidato dengan gaya santai. Dia memang membawa beberapa lembar naskah pidato. Tapi hanya beberapa alinea saja yang mungkin dia baca, selebihnya adalah di luar teks.

Pidato sepanjang lebih dari satu jam itu mengalir.

Kesetaraan gender

Ada tiga topik yang menarik dalam pidato ini. Pertama adalah tentang isu kesetaraan gender. Terlihat sekali Mega membawa perasaan yang mendalam tentang isu ini.

Dia menyebut nama sejumlah tokoh perempuan nusantara dan luar negeri. Ketika dia menyebut nama Malahayati, Cut Nyak Dien, dan Cut Meutia, dia heran, mengapa Aceh yang melahirkan putri-putri pejuang itu kini mundur. Jelas dia melihat kemunduran itu dari aspek perempuan di sana.

Dia juga menyebut sejumlah ratu dari Mesir. Lagi-lagi dia heran mengapa negeri-negeri yang pernah berjaya dengan pemimpin perempuan itu kini mundur (mundur dalam isu kesetaraan gender).

Terakhir dia bercerita tentang Afganistan di bawah Taliban yang melarang perempuan bersekolah. Rezim itu juga melarang para guru perempuan mengajar. Di sini, suaranya mendidih dan menggelegar.

Dia tidak ingin ada diskriminasi gender dalam pendidikan. Dia tidak ingin ada diskriminasi gender di Indonesia.

Diskriminasi gender memang isu yang sangat krusial di negara-negara terbelakang. Peraih hadiah Nobel bidang ekonomi 1998 kelahiran India, Amartya Sen, dalam bukunya, Development as Freedom (1999), menyatakan bahwa kesetaraan dan kebebasan gender adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam kemajuan satu wilayah.

Dia menjelaskan bahwa diskriminasi pada perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan di satu wilayah berpotensi memperlambat kemajuan dibanding dengan wilayah lain yang setara dan bebas.

Alasannya sederhana, karena di wilayah yang setara dan bebas itu, semua potensi sumber daya manusia dimaksimalkan.

Sementara di wilayah diskriminatif, ada setidaknya 50 persen warga yang tidak bisa beraktivitas secara maksimal, yakni kaum perempuan yang mendapatkan diskriminasi sejak lahir tersebut.

Artinya kesetaraan gender bukan hanya tentang pemberian hak pada perempuan, melainkan juga tentang strategi pertumbuhan ekonomi.

Ada banyak sekali bukti yang bisa diberikan. Di negara-negara yang memiliki kesetaraan gender, cenderung lebih maju dibanding dengan negara-negara yang melakukan diskriminasi pada perempuan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com