Posisi Ideologis PDI-P: Membaca Pidato Megawati

MENJELANG perayaan hari lahir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), muncul desas desus bahwa momen itu akan digunakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mengumumkan calon presiden.

Namun, momen ini tidak digunakan untuk mengumumkan calon presiden. Yang dilakukan oleh PDIP justru konsolidasi untuk menguatkan ideologi dan garis perjuangan partai. Hal ini tercermin dari pidato Megawati.

Mega berpidato dengan gaya santai. Dia memang membawa beberapa lembar naskah pidato. Tapi hanya beberapa alinea saja yang mungkin dia baca, selebihnya adalah di luar teks.

Pidato sepanjang lebih dari satu jam itu mengalir.

Kesetaraan gender

Ada tiga topik yang menarik dalam pidato ini. Pertama adalah tentang isu kesetaraan gender. Terlihat sekali Mega membawa perasaan yang mendalam tentang isu ini.

Dia menyebut nama sejumlah tokoh perempuan nusantara dan luar negeri. Ketika dia menyebut nama Malahayati, Cut Nyak Dien, dan Cut Meutia, dia heran, mengapa Aceh yang melahirkan putri-putri pejuang itu kini mundur. Jelas dia melihat kemunduran itu dari aspek perempuan di sana.

Dia juga menyebut sejumlah ratu dari Mesir. Lagi-lagi dia heran mengapa negeri-negeri yang pernah berjaya dengan pemimpin perempuan itu kini mundur (mundur dalam isu kesetaraan gender).

Terakhir dia bercerita tentang Afganistan di bawah Taliban yang melarang perempuan bersekolah. Rezim itu juga melarang para guru perempuan mengajar. Di sini, suaranya mendidih dan menggelegar.

Dia tidak ingin ada diskriminasi gender dalam pendidikan. Dia tidak ingin ada diskriminasi gender di Indonesia.

Diskriminasi gender memang isu yang sangat krusial di negara-negara terbelakang. Peraih hadiah Nobel bidang ekonomi 1998 kelahiran India, Amartya Sen, dalam bukunya, Development as Freedom (1999), menyatakan bahwa kesetaraan dan kebebasan gender adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam kemajuan satu wilayah.

Dia menjelaskan bahwa diskriminasi pada perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan di satu wilayah berpotensi memperlambat kemajuan dibanding dengan wilayah lain yang setara dan bebas.

Alasannya sederhana, karena di wilayah yang setara dan bebas itu, semua potensi sumber daya manusia dimaksimalkan.

Sementara di wilayah diskriminatif, ada setidaknya 50 persen warga yang tidak bisa beraktivitas secara maksimal, yakni kaum perempuan yang mendapatkan diskriminasi sejak lahir tersebut.

Artinya kesetaraan gender bukan hanya tentang pemberian hak pada perempuan, melainkan juga tentang strategi pertumbuhan ekonomi.

Ada banyak sekali bukti yang bisa diberikan. Di negara-negara yang memiliki kesetaraan gender, cenderung lebih maju dibanding dengan negara-negara yang melakukan diskriminasi pada perempuan.

Di dalam negeri, Aceh yang cenderung melakukan restriksi pada aktivitas perempuan terlihat lebih terbelakang dibanding wilayah lain.

Data dari Badan Pusat Statistik 2019, misalnya, menyebut Aceh menjadi wilayah dengan tingkat prosentase penduduk miskin paling banyak di pulau Sumatera.

1965

Topik kedua yang membuat suara Mega meninggi adalah ketika dia bicara mengenai perlakuan orde baru pada para exil dan tahanan politik.

Dia menceritakan pertemuannya dengan para mahasiswa yang dikirim ke luar negeri, tapi tidak bisa kembali karena dicap komunis oleh Orde Baru.

Dia bercerita tentang dirinya sendiri yang diminta Soekarno tidak menyelesaikan sekolah di perguruan tinggi.

Dia bercerita tentang banyak nisan di Taman Makam Pahlawan yang tak bernama. Mengapa ada banyak pahlawan yang tidak boleh ditulis namanya, bahkan di batu nisannya? Mega mendidih.

Di titik ini, Megawati seperti hendak menunjukkan kerisauan yang mandalam terkait dengan represi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Orde Baru.

Menarik bahwa sehari setelah pidato tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers yang memberi pengakuan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara di masa lalu.

Ada 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang disebut, antara lain peristiwa 1965-1966, penghilangan paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, dan seterusnya.

Penyebutan secara eksplisit bahwa peristiwa 1965-1966 sebagai pelanggaran HAM adalah langkah maju.

Pengakuan ini setidaknya mungkin bisa menangkal stigmatisasi negatif pada keluarga korban dan pihak-pihak yang kritis pada negara.

Pengorganisasian rakyat

Topik ketiga adalah tentang komitmen kebangsaan. Dia meminta pada para kader partainya untuk turun ke bawah, bukan sekadar ramai memburu kekuasaan dan harta. Komitmen kebangsaan ini tidak boleh ditawar.

Salah satu bentuk komitmen itu adalah taat pada kesepakatan mengenai pergantian kekuasaan.

Dia menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Dia tidak ingin kader PDIP bermain-main dengan isu fundamental ini.

Megawati mengingatkan para kader PDIP bahwa partai mereka adalah kelanjutan dari Partai Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno masa penjajahan pada 1927.

Dia menyatakan bahwa partai itu didirikan di masa yang sulit sebagai sarana untuk melakukan pengorganisasian rakyat.

Di masa ketika PNI berfusi dengan sejumlah partai lain dan menggunakan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pengorganisasian itu kembali terjadi.

PNI melakukan pengorganisasian untuk kemerdekaan dan terbentuknya Indonesia. Sementara PDI, terutama di bawah kepemimpinan Megawati, melakukan pengorganisasian untuk mengeluarkan Indonesia dari cengkraman rezim militer Orde Baru.

Megawati hendak menyatakan bahwa PNI, PDI, dan kemudian PDIP memiliki latar belakang sebagai sebuah gerakan sosial.

Megawati mengingatkan agar semua kader PDIP tidak melupakan tujuan dan masa-masa sulit perjuangan partai tersebut.

Secara organisasi ada misi besar yang mereka emban dan itu seharusnya terus dijaga. Dalam pidato ini, berkali-kali Megawati menginstruksikan agar kader-kader PDIP turun ke bawah.

Kira-kira, Megawati ingin menegaskan bahwa kerja utama partai adalah bergerak ke bawah. Kekuasaan bukan tujuan utama, melainkan hanya konsekuensi dari kerja kader-kader partai di akar rumput.

Itu sebabnya, dalam momen ini, dia tidak mengumumkan nama calon presiden untuk Pilpres 2024. Dia ingin partainya bekerja maksimal.

Dan dari situ kepercayaan publik akan datang. Kemudian salah satu dari kader terbaik mereka akan dipilih sebagai pemimpin nasional.

Posisi ideologis

Secara keseluruhan, pidato Megawati tersebut memberi penegasan tentang posisi ideologis PDIP. Dengan mengedepankan isu kesetaraan yang dilanjutkan dengan pemulihan hak korban 1965, PDIP menunjukkan wajahnya yang lebih jelas tentang komitmen pada nilai-nilai kebebasan sipil.

Tidak banyak partai yang bisa menyatakan ini secara eksplisit di tengah meruaknya konservatifisme. Isu tentang kesetaraan gender dan peristiwa 1965, oleh sebagian pegiat politik, bahkan kadang dijadikan alat untuk menyerang lawan.

Di sini, Megawati nampak keluar dari kecenderungan elite yang tunduk didikte konservatifisme agama.

Dua poin penting itu kemudian diperkuat dengan peringatan kembali semangat yang melatarbelakangi munculnya partai tersebut.

Partai ini sejak awal dimaksudkan sebagai sarana pengorganisasian rakyat untuk merdeka dan keluar dari tirani. Partai ini harus terus-menerus menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita Bung Karno.

Selamat ulang tahun untuk PDIP yang ke-50.